Ribuan Warga Garut Jadi Peserta Aksi Damai 212

GARUT - Jumlah warga Garut yang akan ikut dalam aksi demonstrasi damai 2 Desember di Jakarta diperkirakan mencapai 1.000 orang. Data yang dimiliki Polres Garut itu kemungkinan bertambah, mengingat keberangkatan para peserta aksi dilakukan secara terpisah.

Kapolres Garut AKBP Arif Budiman mengatakan, pihaknya akan melakukan pengamanan untuk menjaga kelompok peserta aksi agar tidak mudah disusupi pihak tak bertanggung jawab. Aparat kepolisian yang ditugaskan dalam pengamanan itu berpakaian preman.

"Jadi dari kita akan melakukan pengamanan untuk menjaga masyarakat yang bergerak ke Jakarta agar tidak sampai terprovokasi sehingga terjadi hal yang tidak diharapkan. Tujuan aksi disana juga adalah aksi ibadah dan gelar sajadah, jadi harus baik-baik, damai, jangan sampai dinodai kepentingan tertentu," kata Arif, Rabu (30/11/2016).

Arif mengaku pihaknya tidak akan melarang warga yang berangkat ke Jakarta untuk berdemo. Pasalnya, aksi demo damai itu telah mendapat izin.

"Kami meminta masyarakat Garut yang ikut melakukan aksi damai ini tidak terprovokasi oleh oknum-oknum yang sangat mungkin bisa menyusup," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Garut Rudy Gunawan mengimbau agar warga Garut bisa bersatu dan menjunjung kebhinekaan. Dia sependapat, agar massa jangan sampai terpengaruh oleh pihak-pihak yang akan memecah belah bangsa. "Jangan sampai terjadi perpecahan. Semua warga harus bersatu," ucap Rudy.

Menurut Rudy, sejak dahulu Garut dikenal sebagai kota yang aman. Pemerintah daerah bersama Polres dan Kodim, selalu memberikan perlindungan bagi kaum minoritas.

Terkait adanya pesan berantai ihwal kondisi keamanan di Garut yang banyak diterima warga, Rudy menganggap hal tersebut sebagai berita bohong.

"Jangan mudah percaya dengan berbagai isu terutama di media sosial. Kami imbau warga untuk tetap tenang," timpalnya.

Rudy mengaku, dirinya telah mendapat informasi tentang sejumlah elemen yang akan ikut aksi damai 212 di Monas Jakarta tersebut. Beberapa di antaranya merupakan warga dari Samarang, Malangbong, dan massa Front Pembela Islam (FPI).

"Untuk PNS, tidak boleh pergi ke Jakarta karena Jumat itu hari kerja. Para PNS harus fokus dalam hal pelayanan, jangan sampai terganggu. Bila ada yang pergi tanpa izin, akan kami beri sanksi," tandasnya.