Ngopi Bareng Sambil Diskusi, Cara Ganjar Serap Aspirasi dan Solusi Persoalan Warga
loading...
A
A
A
SUKOHARJO - Minum kopi bareng atau ngopi bareng bisa menjadi momen untuk berdiskusi serta melahirkan banyak gagasan. Ngopi bareng juga dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga Bacapres PDIP yang didukung Partai Perindo itu untuk berdialog langsung dengan masyarakat.
Seperti yang dilakukan Ganjar Pranowo saat ngopi bareng bersama warga di Balai Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Selasa (11/7/2023) malam. Acara ngopi bareng warga itu mengangkat tema penurunan angka kemiskinan dan stunting.
”Sebenarnya setiap kami ngopi bareng dengan warga pasti keluar banyak persoalan ya. Kami titipkan soal penanganan kemiskinan ekstrem, terus kemudian penanganan stunting,” kata Ganjar usai ngopi bareng warga.
Ganjar optimis dengan penanganan stunting di Sukoharjo, melihat angkanya yang terus menurun. Begitu juga dengan angka kemiskinan yang jumlahnya berkurang.
Sekitar dua jam ngobrol, Ganjar mendapatkan masukan dari masyarakat tentang banyak hal. Di antaranya tentang persebaran sekolah yang kurang merata di daerah Sukoharjo.
”Ini PR kami, apakah membuat rombongan belajar baru atau kemudian kami membuat sekolah baru, atau kemudian kami mengkonversi beberapa sekolah,” katanya.
Menurut Ganjar, banyak cara yang bisa dikembangkan untuk mengatasi persoalan persebaran sekolah itu. Sebab daya tampung sekolah negeri di Jawa Tengah hanya 41,6 persen.
Sementara banyak sekolah swasta yang sama bagusnya dan bisa menampung siswa.
”Tentu saja kita juga harus memberikan kesempatan orang untuk sekolah ke swasta, oke kok. Banyak sekolah swasta bagus. Tadi kami senang mendapatkan masukan itu,” jelasnya.
Persoalan lain yang disampaikan warga adalah soal sampah, air, jembatan rusak, atau kantor kepala desa yang tidak bisa diperbaiki karena kurangnya anggaran.
Dalam kesempatan itu Ganjar langsung menjawabnya. Ganjar mengatakan bahwa provinsi menyediakan anggaran untuk itu tetapi dengan izin khusus agar tidak semua anggaran dipakai untuk membangun kantor desa.
”Tapi memang faktanya kami melihat ada kantor desa yang memang betul-betul rusak dan tidak bisa dipakai, kadesnya bagus, nah itu kami bantu yang seperti ini. Jadi ada banyak sekali persoalan yang muncul dari warga,” ujarnya.
Ganjar juga senang karena dalam acara ngopi bareng warga itu, juga kedatangan seorang mahasiswa asal Aceh yang sedang PKL di Sukoharjo. Pemuda itu menyampaikan kepada Ganjar agar lebih memperhatikan pendidikan di daerah pelosok.
”Tadi kami nemu, umpama ada anak dari Aceh, sekolahnya di Tangerang tapi ia praktik di sini dan kemudian ia belajar bagaimana penerimaan masyarakat Sukoharjo, oh bagus sekali, saya senang. Ia berharap dunia pendidikan musti mendapatkan perhatian pemerintah. Maka saya ceritakan yang miskin sekolah gratis, SMA/SMK gratis,” ujarnya.
Ganjar juga menyinggung bahwa sekolah yang sudah digratiskan tersebut harus benar-benar dijalankan dengan baik. Jangan sampai ada pungli seperti yang baru saja terungkap di Kabupaten Rembang.
”Termasuk tadi saya jelaskan ya kalau sudah gratis semua jangan ada pungli. Seperti yang kemarin terjadi dari sebenarnya tanya jawab biasa tapi ternyata lebih pada substantif. Maka yang seperti ini musti dibereskan sehingga masyarakat akan percaya apa yang dikerjakan pemerintah,” tandasnya.
Seperti yang dilakukan Ganjar Pranowo saat ngopi bareng bersama warga di Balai Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Selasa (11/7/2023) malam. Acara ngopi bareng warga itu mengangkat tema penurunan angka kemiskinan dan stunting.
”Sebenarnya setiap kami ngopi bareng dengan warga pasti keluar banyak persoalan ya. Kami titipkan soal penanganan kemiskinan ekstrem, terus kemudian penanganan stunting,” kata Ganjar usai ngopi bareng warga.
Ganjar optimis dengan penanganan stunting di Sukoharjo, melihat angkanya yang terus menurun. Begitu juga dengan angka kemiskinan yang jumlahnya berkurang.
Sekitar dua jam ngobrol, Ganjar mendapatkan masukan dari masyarakat tentang banyak hal. Di antaranya tentang persebaran sekolah yang kurang merata di daerah Sukoharjo.
”Ini PR kami, apakah membuat rombongan belajar baru atau kemudian kami membuat sekolah baru, atau kemudian kami mengkonversi beberapa sekolah,” katanya.
Menurut Ganjar, banyak cara yang bisa dikembangkan untuk mengatasi persoalan persebaran sekolah itu. Sebab daya tampung sekolah negeri di Jawa Tengah hanya 41,6 persen.
Sementara banyak sekolah swasta yang sama bagusnya dan bisa menampung siswa.
”Tentu saja kita juga harus memberikan kesempatan orang untuk sekolah ke swasta, oke kok. Banyak sekolah swasta bagus. Tadi kami senang mendapatkan masukan itu,” jelasnya.
Persoalan lain yang disampaikan warga adalah soal sampah, air, jembatan rusak, atau kantor kepala desa yang tidak bisa diperbaiki karena kurangnya anggaran.
Dalam kesempatan itu Ganjar langsung menjawabnya. Ganjar mengatakan bahwa provinsi menyediakan anggaran untuk itu tetapi dengan izin khusus agar tidak semua anggaran dipakai untuk membangun kantor desa.
”Tapi memang faktanya kami melihat ada kantor desa yang memang betul-betul rusak dan tidak bisa dipakai, kadesnya bagus, nah itu kami bantu yang seperti ini. Jadi ada banyak sekali persoalan yang muncul dari warga,” ujarnya.
Ganjar juga senang karena dalam acara ngopi bareng warga itu, juga kedatangan seorang mahasiswa asal Aceh yang sedang PKL di Sukoharjo. Pemuda itu menyampaikan kepada Ganjar agar lebih memperhatikan pendidikan di daerah pelosok.
”Tadi kami nemu, umpama ada anak dari Aceh, sekolahnya di Tangerang tapi ia praktik di sini dan kemudian ia belajar bagaimana penerimaan masyarakat Sukoharjo, oh bagus sekali, saya senang. Ia berharap dunia pendidikan musti mendapatkan perhatian pemerintah. Maka saya ceritakan yang miskin sekolah gratis, SMA/SMK gratis,” ujarnya.
Ganjar juga menyinggung bahwa sekolah yang sudah digratiskan tersebut harus benar-benar dijalankan dengan baik. Jangan sampai ada pungli seperti yang baru saja terungkap di Kabupaten Rembang.
”Termasuk tadi saya jelaskan ya kalau sudah gratis semua jangan ada pungli. Seperti yang kemarin terjadi dari sebenarnya tanya jawab biasa tapi ternyata lebih pada substantif. Maka yang seperti ini musti dibereskan sehingga masyarakat akan percaya apa yang dikerjakan pemerintah,” tandasnya.
(ams)