Geruduk Kantor Perwakilan KPU Pegubin di Jayapura, Massa Pertanyakan Perubahan DPT

JAYAPURA - Komunitas mahasiswa ,pelajar dan pemuda wilayah Kirime (KMP2WK) bersama masyarakat dan intelektual menggeruduk Kantor Penghubung KPU Pegunungan Bintang (Pegubin) di Kompleks BTN Campkey Abepura Kota Jayapura, Selasa (27/6/2023).

Mereka menggelar aksi demo atas perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di empat distrik di wilayah Pegunungan Bintang, yakni Distrik Weime, Nongme, Batani dan Teiraplu.



Masa aksi melakukan orasi dan membetangkan sepanduk yang bertuliskan pesan agar tidak ada aktivitas di kantor perwakilan KPU Pegunungan Bintang sebelum ada kejelasan atas perubahan DPT.

Masa ditemui komisioner KPU Pegunungan Bintang Hansel Urobmabin didampingi para staf. Penjagaan aparat keamanan Polsek Abepura dan Polres Jayapura Kota diturunkan untuk mengamankan situasi.

Dalam orasi yang dibacakan Sekretaris KMP2WK Ibrakin Kean bersama koordinator aksi Juni Deal menyampaikan beberapa poin aspirasi.

Pertama, hasil penetapan DPT secara Nasional KPUD Kabupaten Pegunungan Bintang bekerja tidak profesional dan dipolitisir lalu mengedepankan kepentingan politik.

"Maka kami menatakan ini ilegal. Kedua, kami minta KPUD Pegunungan Bintang tidak beraktivitas dikantor ini. Sebelum mengembalikan DPT yang dipangkas atau dipindahkan tanpa ada alasan yang jelas," tegasnya.

Ketiga, KMP2WK meminta penetapan DPT versi pemeintah ditinjau kembali, dalam hal ini bupati, Dukcapil dan KPUD Kabupaten Pegunungan Bintang. "Dan Keempat, jika tidak direalisasi, maka kami siap Boikot Pemilu apapun risikonya," ujar Ibrakin Kean.

Tokoh senior Pegunungan Bintang Terius Mull yang juga hadir dalam aksi tersebut juga mengaku kecewa atas perubahan DPT tersebut.

Pihaknya berharap pemerintah bijak mengelola data, agar tidak menganggu agenda nasional Pemilu 2024. "Ini semua kembali pada Pemerintah Daerah. Kalau nakal-nakal ya bisa terjadi, kami tidak mengatasi," ucap Tarius.

Dikatakan, pengurangan DPT pada Distrik di Pegunungan Bintang cukup signifikan, sehingga ini menimbulkan kecurigaan.

"Kami sangat kesal pemerintah dalam mengelola data. Data sebelumnya jika disandingkan sangat jauh. Kami kesal dalam hal ini kepada Dukcapil, atau oknum-oknum yang bermain," ucapnya.