Angka Stunting di Surabaya Turun Menjadi 600 Anak pada 2023, Wali Kota: Akhir Tahun Target 150

JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berhasil menurunkan angka stunting di angka 600 anak saat ini. Hingga akhir tahun, Pemkot menargetkan angka stunting turun menjadi 150 anak.

Walikota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, pihaknya bisa menekan angka stunting, pertama-tama karena kekuatan masyarakat. Menurut Eri, masyarakat di wilayahnya bersedia merubah mindsetnya yaitu melihat masalah stunting sebagai tanggung jawab bersama.
"Ini adalah kekuatan, bukan karena wali kotanya, tapi warga yang betul-betul bisa merubah mindset bahwa cinta kota ini adalah kewajiban semua umat manusia yang ada di Kota Surabaya. Alhamduliahn hari ini sudah turun menjadi 600. Target kita zero stunting," kata Eri dalam dialog Forum FMB9, Senin, (26/6/23).

Lanjut Eri, untuk memerangi stunting Pemkot mengalokasikan anggaran sangat besar. Pihaknya menggunakan 50,3 persen anggaran pendapatan dan belanja daerah ( APBD ) untuk mengatasi masalah stunting.



"APBD Kota Surabaya itu 50,3 persen kita gunakan untuk anak, yang di dalamnya untuk stunting. Jadi kalau anggaran kita sebesar Rp10 triliun, maka hampir Rp5 triliun digunakan untuk anak," tukas Eri dalam dialog yang digelar dalam untuk memperingati Hari Keluarga Nasional ke-30.

Di wilayah Kota Surabaya, Eri menambahkan, pihaknya juga memiliki program orang tua asuh. Program ini merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap program-program pemerintah melalui pemberian donasi.

Adapun donasi yang diberikan mencakup pemenuhan kebutuhan makan dan minum para anak-anak stunting. Bahkan, Eri menceritakan, ada orang tua yang ingin menanggung anak-anak stunting di satu kecamatan.

Eri mengakui keterbukaan pemerintah kepada masyarakat terhadap program-program yang ada menjadi kunci keberhasilan sebuah program atau diterapkan.

"Kedekatan-kedekatan kekeluargaan itulah yang bisa merubah Surabaya angka stuntingnya bisa turun drastis sampai sekarang ini," imbuh Eri dalam diskusi bertema "Langkah Penting Turunkan Stunting".

Hal lain penting lain dalam menekan stunting, lanjut dia, adalah Kepala Dinas Kesehatan harus siap mengundurkan diri jika tak mampu menurunkan angka stunting.

"Setiap tahun kami menyediakan surat pernyataan jabatan, ada kontrak kinerja bahwa kalau angka stunting tidak turun, maka 'saya akan mengundurkan diri dan melepas jabatan sebagai kepala dinas'," katanya.

Kelengkapan data dan kedekatan dengan masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam menurunkan angka stunting di wilayah tersebut. Sebagai wali Kota, Eri menyampaikan, dirinya harus tahu berapa jumlah bayi yang lahir per hari di seluruh wilayah kota Surabaya.

Sebab dia menyadari, bayi lahir di fasilitas yang berbeda seperti klinik, bidan, Puskesmas hingga rumah sakit. Umumnya, fasilitas-fasilitas ini tidak membuat laporan kepada kepala daerah. Maka dari itu, pihaknya memanfaatkan aplikasi Antropometri milik Kementerian Kesehatan.

Dari data yang diperolehnya melalui aplikasi tersebut, ujar Eri, pihaknya mengetahui bahwa bayi stunting tidak hanya berasal dari keluarga tak mampu alias miskin, namun juga dari keluarga mampu atau kaya.

"Hari ini sampai dengan tingkat RT/RW. Pak RT-nya bahkan tahu bayi stuntingnya berapa, gizi buruk berapa, hingga orang miskin di wilayahnya itu berapa. Dia tahu semuanya," tukasnya.

Dari data yang didapatkan tersebut, barulah pihaknya menyusun strategi dan arah kebijakan. Di mana salah satunya dengan menghidupi nilai-nilai Pancasila yakni semangat gotong royong.

"Gotong royong itu kita gunakan dan di Surabaya ada namanya ‘Kader Surabaya Hebat’. Jumlahnya sekitar 45.000. Beliau-beliau inilah yang turun mendampingi, bahkan mulai anak perempuan itu menstruasi hingga menikah dan sampai menjalani kehidupan rumah tangga," bebernya.

Semua strategi itu berhasil menekan angka stunting. Tercatat pada 2020 lalu, angka stunting di Surabaya mencapai 12.778 anak. Jumlah ini menurun drastis menjadi 889 anak pada Januari 2023 dan saat ini menjadi 600 anak.