Buat Video Kekecewaan soal Bansos, Kades Jalancagak Subang Minta Maaf

Kebijakan yang berubah itu pun diperkuat dengan informasi yang datang dari Dinas Sosial Kabupaten Subang, dimana ada kebijakan baru pemberian bantuan sosial ini diputuskan menggunakan data terpadu tahun 2014. Artinya, hasil pendataan RT dan RW yang turun langsung ke lapangan tidak digunakan, padahal sudah sesuai dengan kondisi warga yang benar-benar terkena imbas COVID-19.

"Dengan kondisi tersebut, kami menyampaikan kekhawatiran kami, karena pemerintah desa adalah pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Artinya, warga yang kecewa tidak mendapat bantuan akan datang ke desa, atau bahkan ke rumah RT dan RW, bukan datang ke gubernur atau pun presiden,"

Indra juga menyampaikan jika dia tidak berniat menyudutkan pemerintah pusat maupun provinsi. Pihaknya hanya ingin agar pembuat kebijakan tahu dan mempertimbangkan kebijakannya, sehingga apa yang dikhawatirkan pemerintah desa tidak terjadi. Selain itu, kedepan setiap kebijakan diharapkan dipertimbangkan dengan kajian yang matang, agar pelaksananya terstruktur dan sistematis.

"Intinya saya mah tidak mempermasalahkan bantuan, tapi sekali lagi yang saya sesalkan adalah masalah pendataan warga penerima bantuan. Dan ini akan terjadi masalah, dan yang saya katakan ini bukan hoaks. Semua desa merasakan, bukan saja kami. Dan saya yakin menjadi problem nasional," pungkasnya.