Herman Deru Instruksikan Bupati atau Wali Kota Segera Belanjakan APBD
Jum'at, 24 Juli 2020 - 07:27 WIB
loading...
Menindaklanjuti hasil rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor 15 Juli lalu, pada Selasa (21/7/2020) Gubernur Sumsel H.Herman Deru SH.MM langsung mengumpulkan seluruh Bupati atau Wali Kota, jajarannya dan instansi terkait se Sumsel di Gr
A
A
A
PALEMBANG - Menindaklanjuti hasil rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor 15 Juli lalu, pada Selasa (21/7/2020) Gubernur Sumsel H.Herman Deru SH.MM langsung mengumpulkan seluruh Bupati atau Wali Kota, jajarannya dan instansi terkait se Sumsel di Griya Agung guna memberikan pengarahan khusus. Dalam arahannya itu, HD menekankan agar Bupati atau Wali Kota se Sumsel segera memaksimalkan penyerapan APBD di masa pandemi Covid.
"Instruksi Saya belanja. Belanjakan uang yang ada secepatnya agar APBD ini dapat menstimulan pergerakan ekonomi di lapangan," tegas HD usai memberikan pengarahan.
Dengan aksi ini HD berharap pertumbuhan ekonomi Sumsel pada tahun ini tetap mendekati 6%. Namun demikian Ia juga mengingatkan agar proses pemulihan ekonomi ini jangan sampai meninggalkan protokol kesehatan.
"Semua parah tapi kita Alhamdulillah menurut data BI pertumbuhan ekonomi Sumsel masih stabil di angka 4,98%," lanjut HD.
Meski demikian, HD tak menampik potensi penurunan pertumbuhan ekonomi dapat terjadi jika Bupati atau Wali Kota tidak segera membelanjakan APBD nya karena APBD ini merupakan stimulan penting bagi roda perekonomian. "Orang kan kalau mau beli kuliner harus ada uang. Nah kalau uang gak berputar ada di kas saja kan tidak bisa," ujar HD.
Hingga saat ini dikatakannya rata-rata daerah baru membelanjakan 20-40 % saja dari anggaran mereka. Bahkan sektor yang dibelanjakan juga masih terbatas berupa belanja sembako untuk bantuan ke masyarakat.
"Tapi sektor buruh, tukang angkut, pertanian bagaimana kalau baru sektor itu yang dibelanjakan. Ini yang harus kita sadari bahwa peredaran uang dari kas kita adalah stimulan ekonomi" jelasnya.
Dalam kesempatan itu HD juga mempersilahkan Bupati atau Wali Kota melakukan improvisasi. Selama tidak ada mens rea, atau kick back Ia menganjurkan daerah untuk mulai belanja. "Yang penting, harus ada pengadaan, distribusi dan penerimanya," tegas Herman Deru.
Untuk memulihkan ekonomi sesuai arahan pusat, HD memastikan segera menggelontorkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Daerah. Ia pun sudah melibatkan OJK, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bahkan Bank Sumsel Babel (BSB). Dengan harapan Rp4,4 triliun kuota KUR untuk Sumsel dapat tersalur maksimal.
"Sekarang KUR ini baru tersalur 30%. Kendalanya inventarisasi laporan awal pada analisis capon debitur. Tapi kita sudah punya model yang berhasil di Kecamatan Muara Telang Desa Talang Rejo Banyuasin. Ini akan kita jadikan contoh bagi kabupaten kota lainnya," tambah HD.
Di Desa tersebut jelas HD petani sudah bisa mendapatkan pinjaman ke bank. Disana Kepala Desa mengambil peran penjaminan. Sehingga meski tanpa agunan petani dapat menggunakan kredit untuk mengolah sawah. Pinjaman yang didapat sangat bervariasi hingga Rp20 juta.
"Di Sumsel setelah level kabupaten selesai, untuk KUR di bawah Rp50 juta jika analisisnya jelas, usaha dan cara bayar serta potensi bayarnya jelas Pemprov juga bersedia menjadi penjamin," tambahnya.
Di tempat yang sama Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad mengaku sangat senang dengan inisiasi Gubernur Sumsel memanggil semua Bupati atau Wali Kota se Sumsel hari ini. Sebab dengan adanya arahan untuk membelanjakan APBD ini mereka semakin yakin melangkah ke depan. "Dengan arahan ini semuanya menjadi lebih jelas. Secepatnya kita akan tindaklanjuti arahan Gubernur," ujarnya singkat.
Dalam kegiatan Pengarahan Gubernur Sumsel pada rapat koordinasi dengan para Bupati atau Wali Kota, jajaran Pemprov Sumsel dan Instansi Terkait dalam rangka optimalisasi pencegahan dan pengendalian pandemi covid 19 dan penyerapan anggaran guna menunjang pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumsel hadir sejumlah Bupati dan Wali Kota. Di antaranya Wali Kota Lubuk Linggau Prana Putra Sohe, Wali Kota Pagaralam Alpian Maskoni, Bupati OKU Timur Khalid Mawardi, Bupati Banyuasin Askolani, Bupati PALI Heri Amalindo, Bupati Musi Rawas Hendra Gunawan, Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad, serta sejumlah Wawako dan Wabup serta Sekda. Pimpinan Himbara Sumsel, Bulog Sumsel dan segenap Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel.
"Instruksi Saya belanja. Belanjakan uang yang ada secepatnya agar APBD ini dapat menstimulan pergerakan ekonomi di lapangan," tegas HD usai memberikan pengarahan.
Dengan aksi ini HD berharap pertumbuhan ekonomi Sumsel pada tahun ini tetap mendekati 6%. Namun demikian Ia juga mengingatkan agar proses pemulihan ekonomi ini jangan sampai meninggalkan protokol kesehatan.
"Semua parah tapi kita Alhamdulillah menurut data BI pertumbuhan ekonomi Sumsel masih stabil di angka 4,98%," lanjut HD.
Meski demikian, HD tak menampik potensi penurunan pertumbuhan ekonomi dapat terjadi jika Bupati atau Wali Kota tidak segera membelanjakan APBD nya karena APBD ini merupakan stimulan penting bagi roda perekonomian. "Orang kan kalau mau beli kuliner harus ada uang. Nah kalau uang gak berputar ada di kas saja kan tidak bisa," ujar HD.
Hingga saat ini dikatakannya rata-rata daerah baru membelanjakan 20-40 % saja dari anggaran mereka. Bahkan sektor yang dibelanjakan juga masih terbatas berupa belanja sembako untuk bantuan ke masyarakat.
"Tapi sektor buruh, tukang angkut, pertanian bagaimana kalau baru sektor itu yang dibelanjakan. Ini yang harus kita sadari bahwa peredaran uang dari kas kita adalah stimulan ekonomi" jelasnya.
Dalam kesempatan itu HD juga mempersilahkan Bupati atau Wali Kota melakukan improvisasi. Selama tidak ada mens rea, atau kick back Ia menganjurkan daerah untuk mulai belanja. "Yang penting, harus ada pengadaan, distribusi dan penerimanya," tegas Herman Deru.
Untuk memulihkan ekonomi sesuai arahan pusat, HD memastikan segera menggelontorkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Daerah. Ia pun sudah melibatkan OJK, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bahkan Bank Sumsel Babel (BSB). Dengan harapan Rp4,4 triliun kuota KUR untuk Sumsel dapat tersalur maksimal.
"Sekarang KUR ini baru tersalur 30%. Kendalanya inventarisasi laporan awal pada analisis capon debitur. Tapi kita sudah punya model yang berhasil di Kecamatan Muara Telang Desa Talang Rejo Banyuasin. Ini akan kita jadikan contoh bagi kabupaten kota lainnya," tambah HD.
Di Desa tersebut jelas HD petani sudah bisa mendapatkan pinjaman ke bank. Disana Kepala Desa mengambil peran penjaminan. Sehingga meski tanpa agunan petani dapat menggunakan kredit untuk mengolah sawah. Pinjaman yang didapat sangat bervariasi hingga Rp20 juta.
"Di Sumsel setelah level kabupaten selesai, untuk KUR di bawah Rp50 juta jika analisisnya jelas, usaha dan cara bayar serta potensi bayarnya jelas Pemprov juga bersedia menjadi penjamin," tambahnya.
Di tempat yang sama Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad mengaku sangat senang dengan inisiasi Gubernur Sumsel memanggil semua Bupati atau Wali Kota se Sumsel hari ini. Sebab dengan adanya arahan untuk membelanjakan APBD ini mereka semakin yakin melangkah ke depan. "Dengan arahan ini semuanya menjadi lebih jelas. Secepatnya kita akan tindaklanjuti arahan Gubernur," ujarnya singkat.
Dalam kegiatan Pengarahan Gubernur Sumsel pada rapat koordinasi dengan para Bupati atau Wali Kota, jajaran Pemprov Sumsel dan Instansi Terkait dalam rangka optimalisasi pencegahan dan pengendalian pandemi covid 19 dan penyerapan anggaran guna menunjang pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumsel hadir sejumlah Bupati dan Wali Kota. Di antaranya Wali Kota Lubuk Linggau Prana Putra Sohe, Wali Kota Pagaralam Alpian Maskoni, Bupati OKU Timur Khalid Mawardi, Bupati Banyuasin Askolani, Bupati PALI Heri Amalindo, Bupati Musi Rawas Hendra Gunawan, Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad, serta sejumlah Wawako dan Wabup serta Sekda. Pimpinan Himbara Sumsel, Bulog Sumsel dan segenap Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel.
(srf)
Lihat Juga :
