TGB: Partai Perindo Dorong KTT ASEAN Hasilkan Resolusi Konkret soal TPPO

LOMBOK TIMUR - Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Dr TGB KH Muhammad Zainul Majdi, Lc, MA mendukung pembahasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN. TGB menyatakan, Partai Perindo mendorong harus ada resolusi konkret terkait dengan kesepakatan yang tertuang dalam butir-butir konferensi negara ASEAN untuk menghadapi TPPO ini.

TGB menegaskan bahwa sebagai negara Kepulauan, Indonesia sangat rentan terhadap praktik TPPO. Apalagi Indonesia sudah mengesahkan peraturan undang-undang tentang TPPO dan tinggal menjalankan penegakan hukumnya.


"Karena Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga punya kerentanan terkait tindak pidana perdagangan orang ini. Lagipula, banyak pelabuhan tikus yang bisa digunakan untuk menyelundupkan manusia," ujar TGB saat Tablig Akbar di Lapangan Prian, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (10/5/2023).


Terkait itu, mantan Gubernur NTB dua periode itu menegaskan Indonesia perlu memperkuat pengawasan dan pengamanan di perbatasan serta di pelabuhan-pelabuhan.

Tak kalah penting, kata cucu Pahlawan Nasional Almagfurullah TG.KH Muhammad Zainuddin Abdul Majid ini, adalah penegakan hukum terhadap segala aktivitas yang terkait dengan eksploitasi manusia termasuk tindak pidana perdagangan orang.

TPPO ini dinilai harus menjadi resolusi ASEAN lantaran penanganannya tidak bisa dilakukan oleh satu negara melainkan melibatkan negara-negara ASEAN.


"Karena TPPO ini seringkali melibatkan sindikat antar negara, melibatkan kelompok-kelompok besar, menggunakan dana besar, sehingga penanganannya harus melibatkan multi bangsa," tegas Ketua Umum PB Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) ini.

TGB menegaskan, persoalan TPPO itu merupakan masalah yang riil sehingga menjadi prioritas untuk dituntaskan.

Apalagi secara kuantitatif kasusnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Maka itu, dia menekankan bahwa persoalan ini pendekatannya harus melalui kerja sama Internasional.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang ini harus diberantas. Presiden mendorong agar TPPO ini dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Ke-42 di bawah kepemimpinan Indonesia.