Pemkot Makassar Belum Izinkan Resepsi Pernikahan

MAKASSAR - Pj Wali Kota Makassar , Rudy Djamaluddin masih berhati-hati memberikan izin resepsi pernikahan yang melibatkan banyak orang demi menjaga potensi terjadinya penularan COVID-19 .

Menurutnya, potensi penularan di resepsi pernikahan masih cukup besar, khususnya saat terjadinya interaksi ketika makan yang otomatis tidak menggunakan masker, apalagi jika ada suara musik, sehingga jarak interaksi akan semakin dekat.



“Potensi transmisi virus itu masih besar di acara pesta pernikahan, dan pelaksanaan protokol kesehatannya masih cukup sulit. Contoh misalnya untuk jaga jarak, pasti sulit apalagi saat makan tidak mungkin pakai masker," beber Rudy saat bertemu perwakilan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel di ruang kerja Wali Kota Makassar, Rabu (22/7/2020).

"Kita ingin menggerakkan sektor ekonomi, namun kita juga tidak ingin seperti saat PSBB terakhir, terjadi penurunan kurva, namun kemudian naik lagi karena ada pelonggaran. Kita tidak ingin ada second wave, karena potensi kenaikannnya penyebaran virusnya akan jauh lebih besar,” lanjut Rudy, seperti dalam siaran pers yang diterima SINDOnews.

Terkait grafik penularan virus COVID-19 di Makassar, Rudy menyebut angkanya terus menurun.

“Kemarin kita rapat dengan tim epidemiologi, dan terlihat angka reproduksi efektif (Rt) corona di Makassar sejak beberapa hari terakhir berada di angka 0,9. Ini yang di jaga agar kita tidak lengah. Di masa transisi ini, justru harus lebih diperketat, baik penggunaan masker, jaga jarak maupun kebiasaan cuci tangan. Ini harus menjadi kebiasaan di tengah warga sebelum masuk ke fase new normal ,” lanjutnya.

Kedatangan Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga bersama sejumlah pengelola hotel bertujuan untuk meminta diterapkannya new normal, termasuk pelaksanaan event yang melibatkan orang dalam skala besar. Namun, Rudy meminta pihak hotel untuk bersabar dan melihat perkembangan angka penyebaran virus kedepan.

Kadis Pariwisata Makassar, Rusmayani mengatakan, ditundanya permintaan pihak PHRI karena pengalaman saat PSBB lalu, di mana pemerintah dianggap kecolongan.



"PSBB kemarin kita itu sudah bagus, karena kita terlena pengawasannya, jadi naik lagi. Jadi pak wali tidak mau lagi seperti itu," katanya.

Ia menambahkan, saat ini izin operasi perhotelan dan restoran sudah dibuka. Meski demikian, pemerintah tetap mewajibkan penerapan protokol kesehatan COVID-19.

"Sebenarnya untuk restoran, penyewaan kamar hotel, meeting itu sudah dibolehkan. Hanya untuk pengantin yang melibatkan banyak orang itu tidak boleh, karena menurut pak wali, dikhwatirkan ada pembawa virus di sana," pungkasnya.