Dukcapil DKI Tepis Isu Penonaktifan KTP Warga yang Tak Tinggal di Jakarta Juni Mendatang
loading...
Kepala Dukcapil DKI Jakarta Budi Awalludin menepis isu soal penonaktifan KTP elektronik bagi warga Jakarta yang sudah tak tinggal lagi di Jakarta mulai Juni 2023 mendatang. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awalludin menepis isu soal penonaktifan KTP elektronik bagi warga Jakarta yang sudah tak tinggal lagi di Jakarta mulai Juni 2023 mendatang.
"Membantah informasi yang beredar di grup WhatsApp seputar penonaktifan KTP elektronik bagi warga DKI Jakarta yang sudah tidak tinggal di Jakarta mulai Juni 2023 mendatang," tulis keterangan resmi Pemprov DKI, Jumat (5/5/2023).
Menurut Budi, penonaktifan tersebut masihlah bersifat wacana. Bahkan, pihaknya juga masih dalam proses pendataan terhadap penduduk yang sudah tidak tinggal di DKI Jakarta.
Budi menambahkan kebijakan penonaktifan KTP bagi warga yang sudah tidak tinggal di Jakarta tersebut juga tidak berkaitan dengan rencana pemindahan Ibu Kota pada tahun 2024.
"Kebijakan ini sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan," jelasnya.
Sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta akan menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga Jakarta. Penonaktifan NIK dilakukan hingga Maret 2024.
"Iya kita lakukan ini sampai bulan Maret 2024 jadi Maret 2024 kita akan nonaktifkan," ucap Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin di Balai Kota Jakarta, Kamis (4/5/2023).
Perlu diketahui, terdapat 16 digit NIK yang berbeda di KTP. Enam nomor awal merupakan kode wilayah, meliputi dua nomor awal merupakan kode provinsi, dua nomor selanjutnya kode kabupaten/kota, dan dua digit ketiga kode kecamatan.
"Membantah informasi yang beredar di grup WhatsApp seputar penonaktifan KTP elektronik bagi warga DKI Jakarta yang sudah tidak tinggal di Jakarta mulai Juni 2023 mendatang," tulis keterangan resmi Pemprov DKI, Jumat (5/5/2023).
Menurut Budi, penonaktifan tersebut masihlah bersifat wacana. Bahkan, pihaknya juga masih dalam proses pendataan terhadap penduduk yang sudah tidak tinggal di DKI Jakarta.
Budi menambahkan kebijakan penonaktifan KTP bagi warga yang sudah tidak tinggal di Jakarta tersebut juga tidak berkaitan dengan rencana pemindahan Ibu Kota pada tahun 2024.
"Kebijakan ini sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan," jelasnya.
Sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta akan menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga Jakarta. Penonaktifan NIK dilakukan hingga Maret 2024.
"Iya kita lakukan ini sampai bulan Maret 2024 jadi Maret 2024 kita akan nonaktifkan," ucap Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin di Balai Kota Jakarta, Kamis (4/5/2023).
Perlu diketahui, terdapat 16 digit NIK yang berbeda di KTP. Enam nomor awal merupakan kode wilayah, meliputi dua nomor awal merupakan kode provinsi, dua nomor selanjutnya kode kabupaten/kota, dan dua digit ketiga kode kecamatan.
(kri)
Lihat Juga :
