Kemendes Gandeng Kampus Jadi Pusat Aktivitas Kader Penggerak Ekonomi Desa

SURABAYA - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( Kemendes PDTT ) serius melibatkan perguruan tinggi untuk mempercepat proses pemberdayaan dan pembangunan desa-desa di Indonesia.

Keterlibatan kampus melalui pentahelix (lima unsur) ini dibuktikan dengan kerjasama strategis antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur dengan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) guna merealisasikan program pemberdayaan desa.

Proses penandatangan nota kesepakatan itu disaksikan Direktur Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendesa PDTT, Sugito,S.Sos.,M.H, Rabu (3/5/2023) di gedung Rektorat Unesa.

Sugito mengajak kampus sebagai bagian dari lima unsur pentahelix untuk menyediakan waktu dan sumberdaya untuk membantu akselerasi dalam pencapaian SDGs Desa.

Baca juga: Kemendes Dorong IDM Jadi Instrumen Perencanaan Pembangunan Desa

Dia menjelaskan, Kemendesa PDTT kini sangat serius mendorong sinergi lima unsur dalam konsep pentahelix yang terdiri atas pemerintah, perguruan tinggi, swasta/BUMN/BUMD (dunia usaha), pers/media dan pemerintah desa beserta warga desa.

“Mulai hari ini, kampus harus berfikir untuk melahirkan kader penggerak desa, penggerak ekonomi desa, serta menyediakan waktu dan sumber daya untuk membantu akselerasi dalam pencapaian SDGs [Sustainable Development Goals] Desa,” katanya dalam seminar SDGs Desa, Arah Kebijakan dan Model Pengembangan Desa Berkelanjutan secara online dan Offline di Gedung Rektorat Unesa, Rabu (3/5/2023).

Secara khusus Sugito mengharapkan kampus lebih berperan aktif pada program pemberdayaan dan pembangunan desa-desa di Indonesia.

Pada konteks itu, Sugito meminta Unesa membentuk laboratorium desa model berbasis tipologi desa sebagai upaya intervensi dalam proses pendampingan, sehingga bisa dijadikan role.model dan di-replikasi ke desa lain. Semisal tipologi desa dataran, pesisir, pegunungan, sebagaimana karakteristik desa-desa di Jatim maupun kawasan Indonesia Timur.

“Alhamdulillah saat ini Unesa [Universitas Negeri Surabaya] telah berkomitmen dalam pemberdayaan desa. Mari bersama- sama untuk turun gunung, bergandengan tangan, berdiri sebaris, bekerja bersama-sama dalam memfasilitasi desa, menyelesaikan permasalahan yang menghambat kemandirian desa. Masa depan Indonesia ada di Desa, Desa Hebat, Indonesia akan semakin Hebat,” ungkapnya.

Perencanaan Penggunaan DD Berbasis Data IDM dan SDGs
Sugito menjelaskan sejak 2014 dengan adanya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah terkucur alokasi dana desa hingga saat ini (2015-2022) sebesar Rp468,9 triliun. Pagu DD 2023 untuk 75.256 Desa se-Indonesia pada 2023 mencapai Rp72 triliun.

“Meski sempat menurun akibat pandemic Covid-19, pagu DD [Dana-Desa] tahun ini sudah kembali meningkat. Peran DD dalam pemulihan ekonomi nasional terbukti sangat besar, mengingat 91% wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbasis Desa dan 71% penduduk Indonesia berlokasi di pedesaan. Artinya efektifitas penggunan DD yang berbasis data baik IDM [Indeks Desa Membangun] maupun SDGs Desa harus jadi acuan dalam proses perencanaan kedepan,” tegas Sugito.

Secara khusus Sugito mengutip pernyataan filosofis tentang pemberdayaan dan pembangunan desa. “Tidak ada 1 obat yang bisa menyembuhkan semua penyakit, tapi dengan diagnosa yang tepat, pemberian obat yang jelas, pemberian konseling berkelanjutan, dan ada sugesti yang kuat dari si sakit, bukan mustahil mereka untuk menjadi sehat,” ujarnya masih dalam seminar secara hybrid.

Kurang lebih 2.000 orang dari berbagai unsur baik mahasiswa, tenaga pendamping profesional dari berbagai wilayah Indonesia, pemerintah desa, serta pegiat desa terlibat dalam seminar secara online baik melalui fasilitas zoom meeting maupun youtube.

Pembicara dalam seminar tersebut selain Dirjend PDP Kemendesa PDTT juga dari Wakil Rektor I Unesa, Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. Dr. Madlazim, M.Si, dari Dnas PMD Provinsi Jawa Timur, Ir Budi Sarwoto, MM, Koordinator TPP (Tenaga Profesional Pendamping) Jawa Timur Muhammad Ashari MHi.

Madlazim menilai, Indonesia tidak akan maju kalau desa-desanya belum maju. “Mestinya fokusnya adalah membangun desa terlebih dahulu."

LPPM Unesa telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Desa PDT Dan Transmigrasi menjadi pelaksana review modul program transformasi ekonomi desa terpadu (TEKAD), Pada kesempatan yang sama dilakukan pula penandatangan perjanjian kerjasama Unesa dengan Dinas PMD Provinsi Jatim.

Ir Budi Sarwoto, MM Kepala Dinas PMD Provinsi Jatim mengungkapkan bahwa pada tahun 2021 Jatim telah terbebaskan dari desa tertinggal. Pemprov jatim memiliki strategi kebijakan serta program dan inovasi dalam rangka mencapai SDGS Desa,

“Kami memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola administrasi pemerintahan desa dan mendorong kerjasama antar desa dan atau pihak lain dalam upaya peningkatan ekonomi dan penguatan desa," ungkap Budi Sarwanto.

DPMD Provinsi Jawa Timur memiliki program inovasi pemberdayaan masyarakat dan desa seperti klinik Bumdesa, Jatim puspa, Bantuan Keuangan Khusus untuk desa berdaya.

“Berkat inovasi tersebut, pada tahun 2022 pencapaian stastus desa mandiri di Jawa Timur tertinggi di Indonesia. 1490 Desa Di Jawa Timur sudah menyandang status desa mandiri, meningkat dari pencapaian tahun 2021 hanya 697 desa,” pungkasnya.

Dana Desa di Provinsi Jawa Timur selalu meningkat dari tahun 2015 sampai 2023 Sudah Rp. 58.270.551.332.000 Dana desa tersalurkan.