Stimulus Ekonomi, Gubernur Sumsel Gelontorkan Rp4,4 Triliun Kuota KUR

PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru (HD) menyatakan, pihaknya akan selekasnya memulihkan ekonomi di Provinsi Sumsel. Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat terbatas di Istana Bogor, pada 15 Juli lalu.

Salah satu strategi yang dilakukan adalah, HD memastikan segera menggelontorkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Daerah. Ia pun sudah melibatkan OJK, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bahkan Bank Sumsel Babel (BSB). Dengan harapan Rp4,4 triliun kuota KUR untuk Sumsel dapat tersalur maksimal. (Baca juga: BRI Salurkan KUR Rp56 Triliun Hingga Akhir Juni 2020 )

"Sekarang KUR ini baru tersalur 30%. Kendalanya inventarisasi laporan awal pada analisis calon debitur. Tapi kita sudah punya model yang berhasil di Kecamatan Muara Telang Desa Talang Rejo Banyuasin. Ini akan kita jadikan contoh bagi kabupaten kota lainnya," ujar HD dalam arahannya di hadapan seluruh kepala daerah dan instansi terkait se-Sumsel, di Griya Agung, Selasa (21/7/2020).

Di desa tersebut, jelas HD, petani sudah bisa mendapatkan pinjaman ke bank. Di sana Kepala Desa mengambil peran penjaminan. Sehingga meski tanpa agunan petani dapat menggunakan kredit untuk mengolah sawah. Pinjaman yang didapat sangat bervariasi hingga Rp20 juta.

"Di Sumsel setelah level kabupaten selesai, untuk KUR di bawah Rp50 juta jika analisisnya jelas, usaha dan cara bayar serta potrnsi bayarnya jelas Pemprov juga bersedia menjadi penjamin," kata dia. (Baca juga: Bantu UMKM, Pemprov Sumsel Gelontorkan Rp11 Miliar )

Dalam kesempatan itu, HD juga menekankan agar Bupati/Wali Kota se-Sumsel segera memaksimalkan penyerapan APBD di masa pandemi Covid. "Instruksi saya belanja. Belanjakan uang yang ada secepatnya agar APBD ini dapat menstimulan pergerakan ekonomi di lapangan," kata HD.

Dengan aksi ini, HD berharap pertumbuhan ekonomi Sumsel pada tahun ini tetap mendekati 6%. Namun demikian, ia juga mengingatkan agar proses pemulihan ekonomi ini jangan sampai meninggalkan protokol kesehatan. "Semua parah. Tapi kita Alhamdulillah, menurut data BI pertumbuhan ekonomi Sumsel masih stabil di angka 4,98%," ujar HD.

Meski demikian, HD tak menampik potensi penurunan pertumbuhan ekonomi dapat terjadi jika Bupati/Wako tidak segera membelanjakan APBD-nya, karena APBD ini merupakan stimulan penting bagi roda perekonomian. "Orang kan kalau mau beli kuliner harus ada uang. Nah kalau uang gak berputar ada di kas saja kan tidak bisa," kata HD.

Hingga saat ini dikatakannya rata-rata daerah baru membelanjakan 20-40 % saja dari anggaran mereka. Bahkan sektor yang dibelanjakan juga masih terbatas berupa belanja sembako untuk bantuan ke masyarakat.

"Tapi sektor buruh, tukang angkut, pertanian bagaimana kalau baru sektor itu yang dibelanjakan. Ini yang harus kita sadari bahwa peredaran uang dari kas kita adalah stimulan ekonomi" jelasnya.

Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad meyakini, dengan adanya desakan Gubernur untuk segera membelanjakan APBD, para kepala daerah akan semakin yakin melangkah ke depan. "Dengan arahan ini semuanya menjadi lebih jelas. Secepatnya kita akan tindaklanjuti arahan Gubernur," ujar Joncik.