Hari Otonomi Daerah, Wujudkan Indonesia Unggul dengan Inovasi Pelayanan Publik

“Berbicara tentang persoalan kapasitas daerah, kita tidak bisa mengabaikan parameter yang selama ini menjadi dasar kualitas otonomi daerah. Mulai dari persoalan-persoalan yang berkaitan dengan bagaimana kekuatan daerah melaksanakan urusan-urusan yang menjadi kewenangan mereka,” ujarnya.

Ia menambahkan, urusan-urusan tersebut justru merupakan hal-hal yang menjadi rintangan bagi kemandirian otonomi daerah. Hal ini berkaitan dengan kelembagaan daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan-urusan itu, kekuatan sumber daya manusia, serta aparatur yang ada untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang sudah diberikan oleh Pemerintah Pusat.

“Tentu juga tak lepas bagaimana kekuatan fiskal dan juga bagaimana peran aktor baik kepala daerah dan DPRD berkolaborasi untuk menghadirkan sebuah kesejahteraan dan pelayanan publik yang baik bagi daerah,” ungkapnya.

Kapasitas daerah itu akan terlihat dari seberapa berkualitas pelayanan publik yang mereka berikan. “Tadi disampaikan bagaimana beberapa daerah sangat bagus menghadirkan inovasi-inovasi pelayanan publik yang pada akhirnya menjadi instrumen yang baik bagi mereka untuk menghadirkan kepuasan kepada masyarakat,” tuturnya.

“Sejatinya kita ingin mengatakan otonomi daerah itu adalah hadir untuk mewujudkan daerah yang mandiri dan masyarakatnya puas. Sehingga terwujudlah apa yang disebut dengan kesejahteraan di tengah masyarakat,” katanya.

Menurutnya, kapasitas daerah berkaitan erat dengan inovasi, ada enam area inovasi yang masih bersifat parsial, di antaranya inovasi administrasi, inovasi manajemen, inovasi kebijakan, inovasi frugal, inovasi teknologi, dan inovasi sosial.

“Hingga saat ini belum ada inovasi yang hadir secara komprehensif yang mampu mendongkrak kapasitas sebuah daerah,” ujarnya menambahkan.

Infografis 6 Area Inovasi. (Foto: dok YouTube KOMINFO Kota Makassar)

Akmal juga melihat bahwa Pemerintah Pusat sering kali memandang semua daerah itu sama. Padahal kondisi masing-masing daerah tak selalu sama.

“Seperti daerah remote area, daerah maritim, daerah perkebunan dan sebagainya sering kali tidak mendapatkan treatment yang tepat dari para pemangku urusan yang ada di pusat, yaitu kementerian-kementerian terkait,” ucapnya.