PDGI Jawa Timur Minta Pembahasan RUU Kesehatan Dihentikan
Sabtu, 15 April 2023 - 06:17 WIB
loading...
Ketua PDGI Pengwil Jawa Timur Drg. Sumartono. (Ist)
A
A
A
SURABAYA - Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) se Jawa Timur meminta pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law untuk dihentikan.
Ketua PDGI Pengwil Jawa Timur Drg. Sumartono mengatakan, penolakan tersebut setidaknya didasarkan pada empat alasan.
Pertama kata Sumartono, bahwa RUU kesehatan Omnibus Law sejak awal proses pembetukannya bermasalah, karena tidak patuh azas, terburu-buru dan bersifat prematur yang tidak mencerminkan partisipasi publik.
"Sehingga mengundang protes yang sangat meluas dan masif dari para tenaga medis dan tenaga kesehatan, meskipun sampai saat ini sudah dalam pembahasan oleh Panja RUU kesehatan di komisi IX DPR RI," ujar Sumartono.
Kedua lanjutnya, penolakan atau penghentian pembahasan ini mereka lakukan agar RUU kesehatan ke depan dipersiapkan dengan pembahasan yang lebih komprehensif, lebih substansial dan melibatkan subjek Undang-Undang.
"Sehingga bisa menghasilkan RUU kesehatan yang lebih baik, memenuhi aspirasi masyarakat, tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya, serta harus lebih baik lagi daripada undang-undang yang akan dibatalkan untuk digantikannya," Sebut Sumartono.
Kemudian yang ketiga, dalam RUU kesehatan ini kata Sumartono, pihaknya menuntut agar peran dan fungsi Organisi Profesi (OP) tetap dipertahankan sebagaimana terdapat pada UU praktek kedokteran nomor 29 tahun 2004, karena OP kenyataannya telah banyak menyumbangan dharma baktinya kepada Negara dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
"Khususnya tenaga medis yang dalam kerjanya sehari-hari dituntut untuk mematuhi dengan ketat etika profesi, disiplin medik dan update kompetensi yang berkelanjutan (CPD)," jelasnya.
Hal ini tidak mungkin berjalan tanpa kehadiran langsung OP terutama dalam fungsinya sebagai alat kontrol paling efektif dari kalangan tenaga medis dan dalam mengembangkan profesionalisme anggotanya.
"Maka peran OP dalam rekomendasi kompetensi tanaga medis untuk persyaratan SIP sangat mutlak adanya, demikian juga dalam pemenuhan SKP bagi tenaga medis, peran OP sangat efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Dan telah tersistem dengan baik selama ini," teranya.
"Dan yang keempat, dalam RUU kesehatan ini, kami juga menolak kriminalisasi tenaga medis dan tenaga kesehatan karena di dalam pasal-pasalnya ada potensi terjadinya kriminalisasi terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan pada dugaan pelanggaran praktek yang akan mudah diarahkan ke ranah hukum pidana dan hukum perdata," pungkas Sumartono.
Ketua PDGI Pengwil Jawa Timur Drg. Sumartono mengatakan, penolakan tersebut setidaknya didasarkan pada empat alasan.
Pertama kata Sumartono, bahwa RUU kesehatan Omnibus Law sejak awal proses pembetukannya bermasalah, karena tidak patuh azas, terburu-buru dan bersifat prematur yang tidak mencerminkan partisipasi publik.
"Sehingga mengundang protes yang sangat meluas dan masif dari para tenaga medis dan tenaga kesehatan, meskipun sampai saat ini sudah dalam pembahasan oleh Panja RUU kesehatan di komisi IX DPR RI," ujar Sumartono.
Kedua lanjutnya, penolakan atau penghentian pembahasan ini mereka lakukan agar RUU kesehatan ke depan dipersiapkan dengan pembahasan yang lebih komprehensif, lebih substansial dan melibatkan subjek Undang-Undang.
"Sehingga bisa menghasilkan RUU kesehatan yang lebih baik, memenuhi aspirasi masyarakat, tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya, serta harus lebih baik lagi daripada undang-undang yang akan dibatalkan untuk digantikannya," Sebut Sumartono.
Kemudian yang ketiga, dalam RUU kesehatan ini kata Sumartono, pihaknya menuntut agar peran dan fungsi Organisi Profesi (OP) tetap dipertahankan sebagaimana terdapat pada UU praktek kedokteran nomor 29 tahun 2004, karena OP kenyataannya telah banyak menyumbangan dharma baktinya kepada Negara dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
"Khususnya tenaga medis yang dalam kerjanya sehari-hari dituntut untuk mematuhi dengan ketat etika profesi, disiplin medik dan update kompetensi yang berkelanjutan (CPD)," jelasnya.
Hal ini tidak mungkin berjalan tanpa kehadiran langsung OP terutama dalam fungsinya sebagai alat kontrol paling efektif dari kalangan tenaga medis dan dalam mengembangkan profesionalisme anggotanya.
"Maka peran OP dalam rekomendasi kompetensi tanaga medis untuk persyaratan SIP sangat mutlak adanya, demikian juga dalam pemenuhan SKP bagi tenaga medis, peran OP sangat efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Dan telah tersistem dengan baik selama ini," teranya.
"Dan yang keempat, dalam RUU kesehatan ini, kami juga menolak kriminalisasi tenaga medis dan tenaga kesehatan karena di dalam pasal-pasalnya ada potensi terjadinya kriminalisasi terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan pada dugaan pelanggaran praktek yang akan mudah diarahkan ke ranah hukum pidana dan hukum perdata," pungkas Sumartono.
(nag)
Lihat Juga :
