Penggiat Lingkungan Prihatin dengan Kondisi Kawasan SM Rawa Singkil

ACEH - Pembalakan liar dan perambahan untuk alih fungsi lahan yang merusak kawasan Suaka Margasatwa (SM) Rawa Singkil menjadi perhatian penggiat lingkungan hidup.

Mereka merasa prihatin dengan kondisi tersebut, dan mendesak pemerintah untuk melakukan tindakan tegas.

Manager Geographic Information System (GIS) Yayasan HAkA, Lukmanul Hakim menyebutkan bahwa aktivitas ilegal tersebut sudah berlangsung lama dan makin masif pada 2022.

Menurutnya, berdasarkan data Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA), per periode 2022, SM Rawa Singkil kehilangan tutupan hutan sebanyak 716 hektare. Data tersebut didapat dari hasil pemantauan rutin setiap bulan yang dilakukan Yayasan HAkA melalui interpretasi secara visual citra satelit.

Sejak 2019-2022, kehilangan tutupan hutan di SM Rawa Singkil terus meningkat setiap tahunnya. "Selama tahun 2022 saja ada sekitar 716 hektar hutan yang hilang di SM Rawa Singkil. Angka tersebut bahkan lebih tinggi dibanding akumulasi 4 tahun sebelumnya," terang Lukmanul dalam keterangan resminya, Senin (10/4/2023).

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa masifnya aktivitas konversi lahan terus berlanjut hingga 2023. "Sepanjang Januari-Februari 2023, SM Rawa Singkil juga masih mengalami kehilangan hutan seluas 134 hektar," bebernya.

Para penggiat lingkungan pun merasa geram dengan kondisi tersebut. Koordinator Hukum Perkumpulan Pembela Lingkungan Hidup (P2LH), Wahyu Pratama menyampaikan, kerusakan ini sangat mengkhawatirkan karena dibiarkan terjadi terus-menerus.

"Meski aktivitas ilegal itu telah berlangsung lama dan kian masif, belum terlihat upaya serius dari pemangku kawasan untuk menghentikan dan menindak secara hukum aktivitas ilegal di kawasan ini. Meski SM Rawa Singkil merupakan kawasan suaka alam, bagian dari kawasan konservasi yang harus dilindungi," jelas Wahyu.

P2LH, lanjut Wahyu, sudah beberapa kali menyampaikan pengaduan dan laporan terkait aktivitas alih fungsi lahan ini ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui laman pengaduan.menlhk.go.id dan lapor.go.id.

Pengaduan melalui pengaduan.menlhk.go.id telah diverifikasi administratif pada 20 Januari 2023, dan memperoleh tanggapan dari admin Dit. PPSALHK Kementerian LHK.