Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Kemendagri Apresiasi Kinerja 10 Bulan Penjabat Wali Kota Ambon
loading...
Tim Evaluator diketuai Irjen Kemendagri Tomsi Tohir memberikan apresiasi positif terhadap kinerja Pj Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena selama 10 bulan terakhir. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Tim Evaluator diketuai oleh Irjen Kemendagri, Tomsi Tohir memberikan apresiasi positif terhadap kinerja Penjabat (Pj) Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena selama 10 bulanterakhir.
Apresiasi tersebut disampaikan sesaat setelah Bodewin Wattimena mempresentasikan laporan kinerja dalam Pelaksanaan Penilaian Tahunan Penjabat Kepala Daerah pada Selasa (4/4/23) di Gedung Kantor Inspektorat Jenderal Kemendagri, Jakarta.
"Hal ini dikarenakan dari paparan yang disampaikan, semua indikator Penilaian Kinerja dari Penjabat Wali Kota Ambon dapat tercapai bahkan melewati target yang ditentukan," kata Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (KominfoSandi), Joy Adriaansz dikutip Kamis (6/4/2023).
Perihal indikator penilaian, Kadis menjelaskan, secara garis besar ada tiga hal yang menjadi indikator, yakni pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan.
"Untuk indikator pemerintahan, berbicara tentang kepemimpinan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanganan daerah, yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, infrastruktur serta pelayanan publik," katanya.
Selain itu ada juga kewajiban penjabat kepala daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah di lingkup kota dan desa. Selanjutnya jalinan hubungan kerjasama dengan forkopimda dan seluruh instansi vertikal lainnya.
"Berdasarkan hasil pemaparan yang dilakukan, penjabat wali kota dinilai sangat baik untuk itu," jelas Kadis.
Dia menambahkan, untuk indikator pembangunan tentang ketepatan penyusunan dan pengajuan rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungajawaban APBD, pengelolaan APBD, realisasi investasi serta penanganan tingkat pengangguran terbuka, penjabat wali kota juga dinilai sangat baik dan sangat tepat.
"Dan untuk indikator kemasyarakatan yang berbicara tentang memelihara ketentraman ketertiban masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi melalui penyerapan aspirasi dan peningkatan partisipasi masyarakat, kebijakan mitigasi dan penanggulangan bencana, itu juga dinilai sangat baik," imbuhnya.
Apresiasi tersebut disampaikan sesaat setelah Bodewin Wattimena mempresentasikan laporan kinerja dalam Pelaksanaan Penilaian Tahunan Penjabat Kepala Daerah pada Selasa (4/4/23) di Gedung Kantor Inspektorat Jenderal Kemendagri, Jakarta.
"Hal ini dikarenakan dari paparan yang disampaikan, semua indikator Penilaian Kinerja dari Penjabat Wali Kota Ambon dapat tercapai bahkan melewati target yang ditentukan," kata Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (KominfoSandi), Joy Adriaansz dikutip Kamis (6/4/2023).
Perihal indikator penilaian, Kadis menjelaskan, secara garis besar ada tiga hal yang menjadi indikator, yakni pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan.
"Untuk indikator pemerintahan, berbicara tentang kepemimpinan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanganan daerah, yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, infrastruktur serta pelayanan publik," katanya.
Selain itu ada juga kewajiban penjabat kepala daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah di lingkup kota dan desa. Selanjutnya jalinan hubungan kerjasama dengan forkopimda dan seluruh instansi vertikal lainnya.
"Berdasarkan hasil pemaparan yang dilakukan, penjabat wali kota dinilai sangat baik untuk itu," jelas Kadis.
Dia menambahkan, untuk indikator pembangunan tentang ketepatan penyusunan dan pengajuan rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungajawaban APBD, pengelolaan APBD, realisasi investasi serta penanganan tingkat pengangguran terbuka, penjabat wali kota juga dinilai sangat baik dan sangat tepat.
"Dan untuk indikator kemasyarakatan yang berbicara tentang memelihara ketentraman ketertiban masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi melalui penyerapan aspirasi dan peningkatan partisipasi masyarakat, kebijakan mitigasi dan penanggulangan bencana, itu juga dinilai sangat baik," imbuhnya.
Explore More