Pemkab Morowali Menggelar Rakor Penanganan Bencana
Minggu, 19 Juli 2020 - 11:48 WIB
loading...
Pemerintah Kabupaten Morowali menggelar Rakor membahas tentang persiapan dan langkah-langkah untuk merumuskan kebijakan dalam penanganan jangka panjang.
A
A
A
BUNGKU - Mengingat kondisi cuaca yang ekstrem dikhawatirkan menjadi pemicu terjadinya bencana banjir, tanah longsor dan kecelakaan di laut akibat gelombang tinggi, Pemerintah Kabupaten Morowali menggelar rapat koordinasi di Ruang Pola Kantor Bupati, Jumat (17/07/20). Rakor tersebut membahas tentang persiapan dan langkah-langkah untuk merumuskan kebijakan dalam penanganan jangka panjang.
Rapat dipimpin Bupati Morowali, Taslim, diikuti Sekretaris Daerah Morowali, H. Jafar Hamid, Assisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Bambang S. Soerojo, pimpinan OPD dan camat.
Taslim dalam arahannya menyebut, setiap kejadian bencana harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah khususnya dalam penanganan mitigasi maupun pasca bencana.
"Belajar dari pengalaman, kejadian bencana yang terjadi setiap tahun mengharuskan kita (red: Pemda) melakukan tindakan nyata dan konkret untuk mengantisipasi bencana kedepannya. Lakukan pemantauan di beberapa titik (red: lokasi bencana), agar langkah-langkah yang diambil tepat", jelas Taslim.
Lebih jauh Taslim menerangkan, penganggaran setiap tahun harus fokus pada pencegahan bencana dan menjadi hal prioritas dalam penganggarannya.
"Dalam ketetapan APBD selama ini tidak pernah menganggarkan pencegahan bencana, padahal ini sangatlah urgent dan harus menjadi prioritas", sebutnya.
Namun, Taslim menyadari, dalam upaya penanggulangan, terjadi keterbatasan anggaran. Olehnya ia menawarkan opsi dalam pengerjaannya dilakukan secara swakelola agar mampu menekan penggunaan anggaran yang dikeluarkan.
"Dalam upaya penanggulangan, disadari terjadi keterbatasan anggaran maka ini perlu perencanaan yang baik. Untuk menghemat anggaran sebaiknya pakai pola swakelola baik dari BPBD, Dinas PU, dan Dinas Lingkungan Hidup. Tinggal siapkan biaya operasional serta honor yang bekerja di lapangan", pungkas dia.
Mengenai Desa Dampala, Taslim berujar ini membutuhkan penanganan yang gesit. Menurutnya, jika akses Dampala terputus, maka ini bisa memberikan efek domino yang besar.
"Kita (red: Pemda) harus betul-betul serius dan memperhatikan kondisi di Desa Dampala. Karena risiko dan dampak yang ditimbulkan sangat besar. Ini bisa menghambat mobilitas para pekerja di perusahaan, ini jangan sampai berlarut-larut agar tidak terjadi kasus karyawan yang di-PHK", ucapnya.
Ia juga mengarahkan para Camat untuk membangun komunikasi dengan pihak perusahaan dan meminta partisipasi mereka dalam penanganan bencana. Mengingat bencana terjadi bukan hanya disebabkan oleh faktor alam namun eksploitasi terhadap alam juga merupakan penyebab utama dari bencana.
"Pihak perusahaan harus menyiapkan bantuan alat. Bersyukur kita masih toleran dengan mereka(red: pihak perusahaan). Jadi mereka tidak boleh abai terhadap hal ini", tegas Taslim.
Ia juga mengimbau agar segera dibentuk tim terpadu penanganan bencana alam sehingga terbangun koordinasi yang baik bagi seluruh pihak yang terlibat, seperti informasi yang akurat, langkah-langkah terpadu, serta mampu meminimalisasi kegaduhan akibat beredarnya berita hoaks atau kesalahpahaman informasi.
Rapat dipimpin Bupati Morowali, Taslim, diikuti Sekretaris Daerah Morowali, H. Jafar Hamid, Assisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Bambang S. Soerojo, pimpinan OPD dan camat.
Taslim dalam arahannya menyebut, setiap kejadian bencana harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah khususnya dalam penanganan mitigasi maupun pasca bencana.
"Belajar dari pengalaman, kejadian bencana yang terjadi setiap tahun mengharuskan kita (red: Pemda) melakukan tindakan nyata dan konkret untuk mengantisipasi bencana kedepannya. Lakukan pemantauan di beberapa titik (red: lokasi bencana), agar langkah-langkah yang diambil tepat", jelas Taslim.
Lebih jauh Taslim menerangkan, penganggaran setiap tahun harus fokus pada pencegahan bencana dan menjadi hal prioritas dalam penganggarannya.
"Dalam ketetapan APBD selama ini tidak pernah menganggarkan pencegahan bencana, padahal ini sangatlah urgent dan harus menjadi prioritas", sebutnya.
Namun, Taslim menyadari, dalam upaya penanggulangan, terjadi keterbatasan anggaran. Olehnya ia menawarkan opsi dalam pengerjaannya dilakukan secara swakelola agar mampu menekan penggunaan anggaran yang dikeluarkan.
"Dalam upaya penanggulangan, disadari terjadi keterbatasan anggaran maka ini perlu perencanaan yang baik. Untuk menghemat anggaran sebaiknya pakai pola swakelola baik dari BPBD, Dinas PU, dan Dinas Lingkungan Hidup. Tinggal siapkan biaya operasional serta honor yang bekerja di lapangan", pungkas dia.
Mengenai Desa Dampala, Taslim berujar ini membutuhkan penanganan yang gesit. Menurutnya, jika akses Dampala terputus, maka ini bisa memberikan efek domino yang besar.
"Kita (red: Pemda) harus betul-betul serius dan memperhatikan kondisi di Desa Dampala. Karena risiko dan dampak yang ditimbulkan sangat besar. Ini bisa menghambat mobilitas para pekerja di perusahaan, ini jangan sampai berlarut-larut agar tidak terjadi kasus karyawan yang di-PHK", ucapnya.
Ia juga mengarahkan para Camat untuk membangun komunikasi dengan pihak perusahaan dan meminta partisipasi mereka dalam penanganan bencana. Mengingat bencana terjadi bukan hanya disebabkan oleh faktor alam namun eksploitasi terhadap alam juga merupakan penyebab utama dari bencana.
"Pihak perusahaan harus menyiapkan bantuan alat. Bersyukur kita masih toleran dengan mereka(red: pihak perusahaan). Jadi mereka tidak boleh abai terhadap hal ini", tegas Taslim.
Ia juga mengimbau agar segera dibentuk tim terpadu penanganan bencana alam sehingga terbangun koordinasi yang baik bagi seluruh pihak yang terlibat, seperti informasi yang akurat, langkah-langkah terpadu, serta mampu meminimalisasi kegaduhan akibat beredarnya berita hoaks atau kesalahpahaman informasi.
(alf)
Lihat Juga :
