Bertemu Menteri ATR/BPN, Heru Budi Bahas Sinkronisasi Tata Ruang Jakarta
Senin, 13 Maret 2023 - 13:37 WIB
loading...
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bertemu Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto di Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Foto/MPI/M Refi Sandi
A
A
A
JAKARTA - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bertemu Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto di Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin (13/3/2023). Pertemuan itu membahas sinkronisasi tata ruang wilayah (RTRW) di DKI Jakarta.
”Jadi sinkronisasi rencana tata ruang wilayah, kan beberapa bulan yang lalu sudah ke BAPPENAS, lantas ke Kementerian PUPR, saya menghadap Pak Menteri ATR untuk menyampaikan konsep (RTRW) dan mohon koreksi dari Menteri ATR. Itu aja,” kata Heru.
Baca juga: Anies Wariskan 5 Arah Pengembangan Tata Ruang Jakarta
Heru menambahkan ada beberapa poin yang menjadi pesan Menteri ATR/BPN kepada Pemprov DKI mulai dari konsep transportasi ke penyangga Jakarta hingga pemanfaatan aset setelah Ibu Kota pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
”Ya pertama transportasi, konsep transportasi bisa ke masuk ke daerah-daerah tetangga Jakarta, terus tadi ada NCICD (tanggul pesisir Jakarta), lantas berikutnya pemanfaatan aset untuk yang pasca (Ibu Kota pindah ke) IKN. Itu poinnya, cukup ya,” ujarnya.
”Jadi sinkronisasi rencana tata ruang wilayah, kan beberapa bulan yang lalu sudah ke BAPPENAS, lantas ke Kementerian PUPR, saya menghadap Pak Menteri ATR untuk menyampaikan konsep (RTRW) dan mohon koreksi dari Menteri ATR. Itu aja,” kata Heru.
Baca juga: Anies Wariskan 5 Arah Pengembangan Tata Ruang Jakarta
Heru menambahkan ada beberapa poin yang menjadi pesan Menteri ATR/BPN kepada Pemprov DKI mulai dari konsep transportasi ke penyangga Jakarta hingga pemanfaatan aset setelah Ibu Kota pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
”Ya pertama transportasi, konsep transportasi bisa ke masuk ke daerah-daerah tetangga Jakarta, terus tadi ada NCICD (tanggul pesisir Jakarta), lantas berikutnya pemanfaatan aset untuk yang pasca (Ibu Kota pindah ke) IKN. Itu poinnya, cukup ya,” ujarnya.
Lihat Juga :
