Pentingnya Determinan Sosial Kesehatan untuk Mengatasi Ketimpangan Kesehatan di Indonesia

Upaya pembangunan manusia Indonesia tidak bisa menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan saja. Sinergitas pentahelix melalui peran lintas sektor yang didukung oleh dunia usaha, dunia industri, akademisi, media, dan masyarakat tentunya dapat mengatasi kesenjangan dalam upaya pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya.

"Sebagai cara pandang yang baru, determinan sosial kesehatan diharapkan bukan hanya disosialisasikan kepada para pengambil kebijakan di Indonesia, tapi juga dengan meningkatkan keterlibatan peran perempuan dan kelompok-kelompok marjinal di Indonesia," sebut Jelse.

Dr. Suvajee Good sebagai Penasehat Regional WHO-SEARO menyampaikan, bahwa determinan sosial kesehatan adalah kondisi tempat tinggal seseorang, mulai dari dilahirkan, dibesarkan, bekerja, berkeluarga, hingga menghabiskan hari tua, yang dapat berdampak pada status kesehatannya.

"Kondisi sepanjang hayat ini tentunya berbeda-beda tergantung dari wilayah geografis dan sosial budaya setempat, namun determinan sosial inilah yang paling berperan dalam ketimpangan kesehatan," kata Suvajee.

Untuk mengatasi ketimpangan kesehatan, WHO melalui Deklarasi Rio de Janeiro tentang determinan sosial kesehatan merekomendasikan seluruh kebijakan harus berwawasan kesehatan (Health in all policies) kepada seluruh negara anggotanya. Indonesia merupakan pionir yang membantu WHO dalam pengembangan indikator kesetaraan kesehatan.

Dalam paparan hasil kajian determinan sosial kesehatan di Indonesia, Prof. Dr. drg. Ella N. Hadi, M.Kes menyampaikan bahwa ketimpangan kesehatan masih banyak ditemukan di Indonesia dan ini disebabkan oleh kebijakan ekonomi, pendidikan dan sosial yang belum berwawasan kesehatan.

Misalnya akses pemeriksaan kehamilan yang lebih baik di daerah urban daripada di daerah rural, prevalensi stunting yang berbeda jauh antara daerah maju dan daerah tertinggal, angka harapan hidup yang lebih tinggi di daerah yang ekonominya lebih baik(Jawa-Bali) dibandingkan dengan daerah dengan ekonomi kurang baik (luar Jawa-Bali).

Pemerintah telah melakukan perbaikan dalam program yang menyentuh segala lapisan masyarakat, misalnya program JKN, dan pendidikan dasar yang gratis, namun dalam implementasinya masih mengabaikan kondisi spesifik seperti akses geografis, sosial budaya yang berbeda-beda, dan lain-lain.