Bupati Jayapura: Provinsi Jangan Lepas Tanggung Jawab Soal Covid-19
Selasa, 28 April 2020 - 17:39 WIB
loading...
A
A
A
“Semua sumber pendanaan harus siap, baik dari pusat, provinsi, kabupaten, kementerian lembaga dan sumber–sumber lain harus jelas dan ini tugas dan kewenangan pemerintah provinsi,” ungkapnya.
Persoalan kecil saja saat ini, lanjut Awoitauw, soal batas kota dan kabupaten, dirinya tidak menyalahkan wali kota dalam kebijakannya untuk memasang portal dibatas kota. Seharusnya ini tugas provinsi, tetapi sudah terlambat.
“Kita ingin pemerintah provinsi setiap saat harus memonitor semua aktivitas penaganan Covid-19 di daerah melalui laporan, vidio conference, atau menggunakan aplikasi zoom meeting dengan jajaran tim gugus tugas disetiap daerah, terutama 11 daerah yang terpapar Covid-19,” katanya.
Secara kusus daerah yang saat ini memiliki angka lebih tinggi dalam penyebaran Covid- 19 seperti Kabupaten Mimika, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke, Keerom, mulai naik saat ini, Boven Digoel dan Nabire. Pemerintah provinsi harus memiliki data yang lengkap disetiap titik penyebarannya. “Dengan data yang akurat, fasilitas kesehatan yang siap maka pembatasan yang berskala besar dilakukan akan berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Persoalan kecil saja saat ini, lanjut Awoitauw, soal batas kota dan kabupaten, dirinya tidak menyalahkan wali kota dalam kebijakannya untuk memasang portal dibatas kota. Seharusnya ini tugas provinsi, tetapi sudah terlambat.
“Kita ingin pemerintah provinsi setiap saat harus memonitor semua aktivitas penaganan Covid-19 di daerah melalui laporan, vidio conference, atau menggunakan aplikasi zoom meeting dengan jajaran tim gugus tugas disetiap daerah, terutama 11 daerah yang terpapar Covid-19,” katanya.
Secara kusus daerah yang saat ini memiliki angka lebih tinggi dalam penyebaran Covid- 19 seperti Kabupaten Mimika, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke, Keerom, mulai naik saat ini, Boven Digoel dan Nabire. Pemerintah provinsi harus memiliki data yang lengkap disetiap titik penyebarannya. “Dengan data yang akurat, fasilitas kesehatan yang siap maka pembatasan yang berskala besar dilakukan akan berjalan dengan baik,” ungkapnya.
(alf)