SAS Institute: Pernyataan Kiai Said Buka Diskursus Perpajakan
Minggu, 05 Maret 2023 - 16:51 WIB
loading...
A
A
A
Kemudian dijelaskan Abi Rekso, dalam Monarki pajak itu sebagai alat ukur kepatuhan terhadap kerajaan. Sedangkan dalam negara Republik Demokratis pajak adalah komitmen sekaligus kontrol warga negara terhadap pemerintah.
"Kiai Said adalah pembayar pajak sekaligus Ulama besar, peringatan itu harus dimaknai sebagai otokritik seraya mewakilkan perasaan publik atas jengkelnya terhadap perilaku pejabat pajak. Tidak ada yang salah atas pernyataan beliau," tuturnya.
Abi menilai, atas peringatan Kiai Said terhadap institusi pemungut pajak, membuat diskursus soal perpajakan nasional hidup.
"Terlihat bagaimana akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) bereaksi, Menkeu Sri Mulyani memecat pejabat Bea Cukai, hingga DPR yang akan memanggil Dirjen Pajak," ungkapnya.
"Bahkan Dirjen Pajak jadi sowan ke PBNU. Ini kan bagus, diskursus perpajakan nasional menjadi perhatian kita bersama. Buya Said itu 1.000 persen NKRI, tuduhan antipajak itu terlalu berlebihan, bahkan fitnah," tutupnya.
"Kiai Said adalah pembayar pajak sekaligus Ulama besar, peringatan itu harus dimaknai sebagai otokritik seraya mewakilkan perasaan publik atas jengkelnya terhadap perilaku pejabat pajak. Tidak ada yang salah atas pernyataan beliau," tuturnya.
Abi menilai, atas peringatan Kiai Said terhadap institusi pemungut pajak, membuat diskursus soal perpajakan nasional hidup.
"Terlihat bagaimana akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) bereaksi, Menkeu Sri Mulyani memecat pejabat Bea Cukai, hingga DPR yang akan memanggil Dirjen Pajak," ungkapnya.
"Bahkan Dirjen Pajak jadi sowan ke PBNU. Ini kan bagus, diskursus perpajakan nasional menjadi perhatian kita bersama. Buya Said itu 1.000 persen NKRI, tuduhan antipajak itu terlalu berlebihan, bahkan fitnah," tutupnya.
(nag)
Lihat Juga :
