14 Tahun Tak Diakui Pemerintah , 65 Warga Ende Selalu Dipersulit
loading...
Suasana Kampung Detupau, Ende, NTT yang masih sangat sederhana. Warga di kampung ini tidak memiliki KTP dan KK dan sering kali menyusahkan kehidupannya. FOTO/iNews TV/Joni Nura
A
A
A
ENDE - Sedih nian nasib yang dialami 65 warga Kampung Detupau, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT). Meski hidup di Tanah Air Indonesia, namun keberadaan mereka tidak diakui negara.
Sudah selama 14 tahun ini, ke-65 warga Ende itu tidak memiliki identitas diri alias kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Berbagai upaya pun sudah mereka lakukan. Salah satunya mengurus KTP dan KK baru.
Namun, seperti dianaktirikan, mereka selalu mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya. Mulai dipersulit hingga dibentak-bentak saat akan mengurus kelengkapan administrasi kewarganegaraan tersebut. (Baca juga: Rapinya Pasar Salatiga Ini Patut Ditiru untuk Lawan Corona)
Kini ditengah imbauan pemerintah untuk bekerja di rumah untuk mencegah penyebaran virus corona, derita makin parah dialami mereka. Sebab, sudah bisa dipastikan bahwa bantuan tidak akan mengalir sampai kepada mereka. Ini disebabkan, mereka tidak memiliki KTP maupun KK.
Ketua Adat Yohanis Longo mengatakan, sudah sejak lama keberadaan warganya ini tidak terdata dalam data penduduk sebagai warga Desa Mukusaki. Bukan tidak mau mengurus KTP maupun KK, tetapi hal itu sia-sia saja.
“Sudah 14 tahun lebih usaha kami selalu gagal untuk mendapatkan kartu tanda penduduk, bahkan kami sering ribut untuk mendapatkan KTP di kantor Desa Mukusaki,” ungkapnya.
Yohanis mengakui, memang ada beberapa warga yang sudah berhasil memperoleh KTP. Namun sama saja, warga yang sudah memiliki KTP dan KK juga masih sering mendapat kesulitan saat mengurus administrasi. “Bantuan pemerintah tidak pernah diterima mereka,” ujarnya.
Salah satu warga Detupau, Bernadus Latu mengungkapkan, selama ini tidak pernah tersentuh dengan berbagai pembangunan. Bahkan, saat sosialisasi penyebaran virus corona dan pencegahannya saja, tidak pernah mereka terima.
“Mereka tidak pernah diinformasikan oleh gugus tugas, baik gugus tugas desa maupun kabupaten bagaimana cara mencegah corona,” tandasnya.
Warga Detupau yang mayoritas sebagai petani ini mengakui selama 14 tahun ini pemerintah tidak hadir baik dalam urusan paling sederhana misalnya administrasi mereka seperti KTP saja sulit didapat, apalagi pembangunan seperti sarana kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur jalan.
“Jalan yang ada menghubungkan kampung Detupau dengan wilayah lain dibangun oleh warga sendiri secara gotong royong,” paparnya.
Sudah selama 14 tahun ini, ke-65 warga Ende itu tidak memiliki identitas diri alias kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Berbagai upaya pun sudah mereka lakukan. Salah satunya mengurus KTP dan KK baru.
Namun, seperti dianaktirikan, mereka selalu mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya. Mulai dipersulit hingga dibentak-bentak saat akan mengurus kelengkapan administrasi kewarganegaraan tersebut. (Baca juga: Rapinya Pasar Salatiga Ini Patut Ditiru untuk Lawan Corona)
Kini ditengah imbauan pemerintah untuk bekerja di rumah untuk mencegah penyebaran virus corona, derita makin parah dialami mereka. Sebab, sudah bisa dipastikan bahwa bantuan tidak akan mengalir sampai kepada mereka. Ini disebabkan, mereka tidak memiliki KTP maupun KK.
Ketua Adat Yohanis Longo mengatakan, sudah sejak lama keberadaan warganya ini tidak terdata dalam data penduduk sebagai warga Desa Mukusaki. Bukan tidak mau mengurus KTP maupun KK, tetapi hal itu sia-sia saja.
“Sudah 14 tahun lebih usaha kami selalu gagal untuk mendapatkan kartu tanda penduduk, bahkan kami sering ribut untuk mendapatkan KTP di kantor Desa Mukusaki,” ungkapnya.
Yohanis mengakui, memang ada beberapa warga yang sudah berhasil memperoleh KTP. Namun sama saja, warga yang sudah memiliki KTP dan KK juga masih sering mendapat kesulitan saat mengurus administrasi. “Bantuan pemerintah tidak pernah diterima mereka,” ujarnya.
Salah satu warga Detupau, Bernadus Latu mengungkapkan, selama ini tidak pernah tersentuh dengan berbagai pembangunan. Bahkan, saat sosialisasi penyebaran virus corona dan pencegahannya saja, tidak pernah mereka terima.
“Mereka tidak pernah diinformasikan oleh gugus tugas, baik gugus tugas desa maupun kabupaten bagaimana cara mencegah corona,” tandasnya.
Warga Detupau yang mayoritas sebagai petani ini mengakui selama 14 tahun ini pemerintah tidak hadir baik dalam urusan paling sederhana misalnya administrasi mereka seperti KTP saja sulit didapat, apalagi pembangunan seperti sarana kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur jalan.
“Jalan yang ada menghubungkan kampung Detupau dengan wilayah lain dibangun oleh warga sendiri secara gotong royong,” paparnya.
(nbs)
Explore More