UMKM di Daerah Bisa Jadi Penyelamat dari Ancaman Resesi

BANDUNG - Krisis keuangan , pangan, dan energi global yang terjadi saat ini serta ditambah dengan tekanan inflasi menjadikan dunia dibayangi dengan ancaman resesi .

Di tengah situasi ketidakpastian ekonomi yang kian meningkat, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setiap daerah di Indonesia bisa menjadi penyelamat jika kehadirannya dapat dimaksimalkan.

Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kementerian Koordinator Perekonomia Ferry Irawan mengatakan, pemerintah terus berupaya memperkuat pasar domestik dan konsumsi produk dalam negeri untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi pada 2023 yang diperkirakan pada kisaran 4,7 hingga 5,3 persen.

Penguatan tersebut antara lain dilakukan dengan mendorong sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri dan memberikan dukungan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah.

“Penguatan pasar domestik dan konsumsi dalam negeri tersebut merupakan salah satu dari enam kebijakan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 yang diperkirakan berada pada kisaran 4,7-5,3 persen,” tegasnya dalam Diskusi Resiliensi Ekonomi Nasional di Tengah Ancaman Resesi, Rabu (25/1/2023).

Kebijakan kedua adalah menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dan program perlindungan sosial (perlinsos) sebagai bantalan.

Kebijakan utama ketiga ialah memperkuat ketahanan pangan melalui optimalisasi pasokan, perbaikan manajemen pasokan, logistik, dan diversifikasi pangan.

Lalu kebijakan keempat, lanjut Ferry, pemerintah akan terus meningkatkan investasi melalui kebijakan hilirisasi sumber daya alam, pemanfaatan devisa hasil ekspor, pembangunan infrastruktur dan konektivitas, serta implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan aturan pelaksana Cipta Kerja.

“Pada riset terakhir, dari target realisasi investasi Rp1.200 triliun, sepanjang tahun 2022 sudah capai Rp1.207,2 triliun. Dan untuk tahun 2023, target investasi mencapai Rp1.406 triliun,” kata dia.

Kebijakan utama kelima yaitu memprioritaskan program pemberdayaan untuk peningkatan produktivitas dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui program padat karya, dukungan pelatihan (reskilling dan upskilling), pengembangan closed loop UMKM, serta pembiayaan UMKM.

Diakui Ferry, pemerintah sangat berhati-hati terhadap risiko resesi terutama berkaitan dengan isu padat karya. “Karena itu, di tahun 2023 kita akan mengawal risiko resesi dengan mempertimbangkan berbagai program pemberdayaan yang ada di pemerintah dengan mengkoordinir sekitar 14 kementerian/lembaga untuk (antara lain) mendorong program padat karya sebagai mitigasi menghadapi risiko resesi,” jelas Ferry.

Dan kebijakan terakhir dalah, pemerintah akan menguatkan pondasi UMKM dalam ekosistem ekonomi digital.

Ferry berharap berbagai kebijakan tersebut bisa menjadi mitigasi kita untuk menjaga ketahanan ekonomi kita di tahun 2023 maupun menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain Ferry Irawan dan Muhammadi Shiroth, diskusi tersebut juga menghadirkan pembicara M Rizal Taifikurahman, pemerhati ekonomi dari Center of Macroeconomic and Finance INDEF (Institute for Development of Economics and Finance).

Sementara itu, Direktur IPOL.ID, M Solihin mengatakan, resiliensi ekonomi dan optimisme serta kewaspadaan tersebut perlu digaungkan agar masyarakat bisa lebih paham dan mampu mengambil langkah-langkah antisipasi.

Baca: Diduga Terlibat Prostitusi Online, 3 Pria Indramayu Diringkus Polisi.

Menurutnya, penting peran pers sebagai penguat amplifier kebijakan yang akan dikeluarkan baik oleh pemerintah, lembaga dan LSM agar perekonomian Indonesia bisa bertahan, pulih dan bahkan bangkit dari situasi yang serba belum pasti ini.