DPR: Program Stimulus COVID-19 untuk UMKM dan Kelompok Rentan Harus Segera Dilakukan
Selasa, 28 April 2020 - 14:41 WIB
loading...
Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo. (Foto/DPR)
A
A
A
JAKARTA - Program stimulus untuk penanganan Covid-19 yang didanai pemerintah hingga Rp405 triliun amat diperlukan terutama bagi sektor usaha yang sangat terdampak dan harus segera dilakukan,
Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo mengatakan, program stimulus ini seharusnya menjangkau semua warga dan skala bisnis, terutama pelaku UKM dan kelompok masyarakat rentan yang menjadi paling terdampak Covid-19.
Berdasarkan data World Bank, di tahun 2016, ada 24% kelompok rentan di Indonesia. Kelompok masyarakat ini merupakan mereka yang tingkat pengeluaran berada di kisaran Rp354 ribu- 532 ribu per kapita per bulan.
"Kemampuan UMKM, pekerja informal, serta kelompok rentan lainnya (masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah) ketika terjadi krisis pada 1997 hingga 1998 sangat berbeda dengan sekarang saat masa pandemi seperti ini," kata Andreas di Jakarta, Selasa (28/4/2020).
Politisi PDIP ini menilai ada perbedaam situasi ekonomi pada tahun 1997-1998 dimana pada sektor ini masih mampu bertahan untuk menghadapi kondisi tersebut. Namun dalam pandemi Covid-19 ini justru terpukul paling awal karena mandeknya perekonomian. Akibatnya, banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Sementara, berdasarkan amanat Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Pemerintah telah menyusun refocusing dan realokasi APBN dan APBD untuk kegiatan prioritas, salah satunya insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan UMKM.
"Tidak ada lagi waktu menunggu. Ini harus segera dijalankan supaya pelaku usaha dan UMKM dapat tetap berproduksi, atau sekurang-kurangnya bertahan hidup, dan tidak terjadi PHK," ucapnya.
Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo mengatakan, program stimulus ini seharusnya menjangkau semua warga dan skala bisnis, terutama pelaku UKM dan kelompok masyarakat rentan yang menjadi paling terdampak Covid-19.
Berdasarkan data World Bank, di tahun 2016, ada 24% kelompok rentan di Indonesia. Kelompok masyarakat ini merupakan mereka yang tingkat pengeluaran berada di kisaran Rp354 ribu- 532 ribu per kapita per bulan.
"Kemampuan UMKM, pekerja informal, serta kelompok rentan lainnya (masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah) ketika terjadi krisis pada 1997 hingga 1998 sangat berbeda dengan sekarang saat masa pandemi seperti ini," kata Andreas di Jakarta, Selasa (28/4/2020).
Politisi PDIP ini menilai ada perbedaam situasi ekonomi pada tahun 1997-1998 dimana pada sektor ini masih mampu bertahan untuk menghadapi kondisi tersebut. Namun dalam pandemi Covid-19 ini justru terpukul paling awal karena mandeknya perekonomian. Akibatnya, banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Sementara, berdasarkan amanat Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Pemerintah telah menyusun refocusing dan realokasi APBN dan APBD untuk kegiatan prioritas, salah satunya insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan UMKM.
"Tidak ada lagi waktu menunggu. Ini harus segera dijalankan supaya pelaku usaha dan UMKM dapat tetap berproduksi, atau sekurang-kurangnya bertahan hidup, dan tidak terjadi PHK," ucapnya.
Lihat Juga :
