Cegah Korupsi Dana Otsus, Tokoh Masyarakat Papua Minta Pemprov Mutakhirkan Data Dukcapil OAP
Selasa, 20 Desember 2022 - 13:03 WIB
“Permintaan kami itu hanya satu, kalau bisa ke depan, Pemerintah Pusat meminta kepada pencatatan sipil provinsi (Papua) maupun kabupaten/kota untuk memberikan data yang lebih akurat kepada Pemerintah Pusat agar dana Otsus ini dibagikan (untuk kepentingan) pendidikan, kesehatan, sesuai hasil pendataan, itu saja harapan kami,’’ pinta Benyamin.
Pria kelahiran Sarmi ini menilai, keluhan masyarakat bahwa Otsus Jilid I gagal, penyebabnya bisa saja soal data dimaksud. Sehingga para pengelola uang rakyat itu seolah bekerja tanpa arah, tanpa sasaran yang jelas.
“Padahal Otsus pertama itu, dengan dana ratusan triliun sudah dikasih oleh Pemerintah Pusat beserta wewenang khusus kepada pemerintah daerah untuk menata perekonomian daripada masyarakat Papua. Tapi kenyataannya, masyarakat Papua ini sampai sudah masuk Otsus Jilid II ini masih tetap susah,’’ ungkap Benyamin.
Benyamin menyarankan, Pemprov Papua maupun Pemkab dapat melibatkan komponen-komponen masyarakat seperti tokoh adat dan tokoh gereja, serta tokoh pemuda untuk melakukan pemutakhiran data OAP dimaksud, maupun dalam pengawasan pengelolaan dana Otsus nanti.
Bahkan Benyamin bersedia jika pemerintah juga melibatkan lembaga yang dipimpinnya (IKKBP) untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pemutakhiran data OAP maupun dalam program-program kerja lainnya.
‘’Semoga ke depan Pemerintah Pusat bisa melibatkan kami juga dari IKKBP untuk mengawal dan mengontrol perjalanan dari Otsus Jilid II,” harap Benyamin.
Pria kelahiran Sarmi ini menilai, keluhan masyarakat bahwa Otsus Jilid I gagal, penyebabnya bisa saja soal data dimaksud. Sehingga para pengelola uang rakyat itu seolah bekerja tanpa arah, tanpa sasaran yang jelas.
“Padahal Otsus pertama itu, dengan dana ratusan triliun sudah dikasih oleh Pemerintah Pusat beserta wewenang khusus kepada pemerintah daerah untuk menata perekonomian daripada masyarakat Papua. Tapi kenyataannya, masyarakat Papua ini sampai sudah masuk Otsus Jilid II ini masih tetap susah,’’ ungkap Benyamin.
Benyamin menyarankan, Pemprov Papua maupun Pemkab dapat melibatkan komponen-komponen masyarakat seperti tokoh adat dan tokoh gereja, serta tokoh pemuda untuk melakukan pemutakhiran data OAP dimaksud, maupun dalam pengawasan pengelolaan dana Otsus nanti.
Bahkan Benyamin bersedia jika pemerintah juga melibatkan lembaga yang dipimpinnya (IKKBP) untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pemutakhiran data OAP maupun dalam program-program kerja lainnya.
‘’Semoga ke depan Pemerintah Pusat bisa melibatkan kami juga dari IKKBP untuk mengawal dan mengontrol perjalanan dari Otsus Jilid II,” harap Benyamin.
Lihat Juga :