Tokoh Perempuan Papua Sebut Pengelolaan Anggaran Sebelum Era Gubernur Lukas Enembe Jauh Lebih Baik
Kamis, 24 November 2022 - 12:19 WIB
“Dalam birokrasi yang ada saat ini, mungkin masih ada orang-orang yang tidak tahu baca, tidak tahu tulis, tidak mengerti aturan pemerintah juga. Ini tidak ditemukan pada saat saya masih ada di birokasi,” ungkap mantan Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Prov. Papua ini, di Jayapura, Rabu (23/11/2022).
Sipora Nelci Modouw menyebut, ketika Provinsi Papua dipimpin oleh Gubernur Barnabas Suebu, program pembangunan begitu rapi, mulai dari planning hingga pelaksanaan.
“Master plan Pak Bas Suebu jauh lebih hebat dari yang ada di birokrasinya Lukas Enembe. Saya ada di masa itu dan saya tahu bagaimana caranya akuntabilitas itu jalan dengan baik. Karena harus ada rapat periodik pimpinan dengan gubernur, kemudian evaluasi dan sebagainya, itu terasa. Tapi di jaman sesudah saya, saya tidak ikuti, hanya dengar hasil saja, dan lihat hasilnya tidak terasa sama sekali. Apa yang ada ini (adalah) hasil pembangunan dari gubernur-gubernur yang lama,” kata adik kandung pelaku sejarah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) alm. Ramses Ohee ini.
Kendala lainnya, lanjutnya lagi, adalah konstruksi budaya Papua yang menempatkan kaum perempuan sulit untuk terlibat secara langsung dalam merumuskan maupun melaksanakan kebijakan-kebijakan pembangunan. Hal itu membuat dirinya miris. Kendati menjadi Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua, aku Sipora Nelci Modouw, ia belum mampu membawa kaum perempuan Papua keluar dari kungkungan budaya tersebut.
“Saya punya dana besar tapi tidak bisa bikin apa-apa, karena di akar rumput, laki-laki memegang peranan penting. Kami terbentur dengan hambatan-hambatan sosial yang terkonstruksi begitu ketat dan kita tidak mencapai apa-apa,” kata pendiri Ikatan Perempuan Asal Sentani (IPAS) ini.
Sipora Nelci Modouw menyebut, ketika Provinsi Papua dipimpin oleh Gubernur Barnabas Suebu, program pembangunan begitu rapi, mulai dari planning hingga pelaksanaan.
“Master plan Pak Bas Suebu jauh lebih hebat dari yang ada di birokrasinya Lukas Enembe. Saya ada di masa itu dan saya tahu bagaimana caranya akuntabilitas itu jalan dengan baik. Karena harus ada rapat periodik pimpinan dengan gubernur, kemudian evaluasi dan sebagainya, itu terasa. Tapi di jaman sesudah saya, saya tidak ikuti, hanya dengar hasil saja, dan lihat hasilnya tidak terasa sama sekali. Apa yang ada ini (adalah) hasil pembangunan dari gubernur-gubernur yang lama,” kata adik kandung pelaku sejarah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) alm. Ramses Ohee ini.
Kendala lainnya, lanjutnya lagi, adalah konstruksi budaya Papua yang menempatkan kaum perempuan sulit untuk terlibat secara langsung dalam merumuskan maupun melaksanakan kebijakan-kebijakan pembangunan. Hal itu membuat dirinya miris. Kendati menjadi Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua, aku Sipora Nelci Modouw, ia belum mampu membawa kaum perempuan Papua keluar dari kungkungan budaya tersebut.
“Saya punya dana besar tapi tidak bisa bikin apa-apa, karena di akar rumput, laki-laki memegang peranan penting. Kami terbentur dengan hambatan-hambatan sosial yang terkonstruksi begitu ketat dan kita tidak mencapai apa-apa,” kata pendiri Ikatan Perempuan Asal Sentani (IPAS) ini.
Lihat Juga :