Faktor Cuaca Berpotensi Ganggu Pilkada Serentak di Pangkep dan Selayar
Rabu, 08 Juli 2020 - 15:58 WIB
Faktor cuaca berpotensi ganggu tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, khususnya di daerah kepulauan. Foto/Ilustrasi
MAKASSAR - Ketua KPU Sulsel , Faisal Amir, menyampaikan faktor cuaca, terkhusus di daerah kepulauan berpotensi mengganggu tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 . Di Sulsel, ada dua daerah kepulauan yang rawan yakni Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Selayar.
Cuaca ekstrem yang kerap mengancam pada Desember, bulan pelaksanaan pilkada bisa mengganggu tahapan penyaluran logistik. Tidak mudah untuk menjangkau wilayah kepulauan terluar saat cuaca buruk. Olehnya itu, potensi gangguan ini mesti diantisipasi.
"Selayar dan Pangkep harus diantisipasi gangguan cuaca dalam hal penyaluran logistik,” kata Faisal, saat Rapat Persiapan Pilkada Serentak 2020 di Kota Makassar, Sulsel pada Rabu (8/7/2020). Rapat ini dihadiri langsung oleh Mendagri Tito Karnavian.
Lebih jauh, ia menyampaikan Pilkada Serentak 2020 disepakati akan digelar Desember atau mundur dari agenda awal pada September. Semua itu dilakukan imbas pandemi COVID-19. Pemindahan jadwal itu membuat semua tahapan tentunya berpotensi turut berpindah.
“Secara umum penyiapan sumber daya manusia dan anggaran sudah siap, walau berbagai kendala teknis dihadapi," ujar dia.
Gubernur Sulsel , Nurdin Abdullah, yang turut hadir dalam kegiatan itu melaporkan dalam rapat hari ini, hadir 12 bupati/wali kota yang akan menyelenggarakan pilkada, minus Kabupaten Selayar. Sebab Kabupaten Selayar ini terpisah dari daratan pulau lingkup Sulsel sehingga akses transportasi dari kapal feri terbatas dan juga pesawat berhenti beroperasi.
"Tentu saya kira tadi Ketua KPU sudah menyampaikan dari 12 bupati/wali kota yang hadir ini, dan saya kira soal anggaran juga alhamdulillah kita tidak ada masalah lagi. Pemprov Sulsel terus juga membackup KPU dari awal, termasuk penyiapan APD, rapid test. Untuk kesiapan logistik Insyaallah, semua sudah kita bareng-bareng laksanakan," kata Gubernur Nurdin.
Ia juga melaporkan 12 kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada ada enam yang masih masuk zona merah, sehingga pada 5 Juli lalu mengumpulkan bersama seluruh bupati/wali kota.
"Kami menyatukan langkah kita, menyatukan pandangan kita terhadap bagaimana memutus rantai penularan ini sampai pada penyelenggaraan Pilkada pada 9 Desember 2020," tandasnya.
Cuaca ekstrem yang kerap mengancam pada Desember, bulan pelaksanaan pilkada bisa mengganggu tahapan penyaluran logistik. Tidak mudah untuk menjangkau wilayah kepulauan terluar saat cuaca buruk. Olehnya itu, potensi gangguan ini mesti diantisipasi.
"Selayar dan Pangkep harus diantisipasi gangguan cuaca dalam hal penyaluran logistik,” kata Faisal, saat Rapat Persiapan Pilkada Serentak 2020 di Kota Makassar, Sulsel pada Rabu (8/7/2020). Rapat ini dihadiri langsung oleh Mendagri Tito Karnavian.
Lebih jauh, ia menyampaikan Pilkada Serentak 2020 disepakati akan digelar Desember atau mundur dari agenda awal pada September. Semua itu dilakukan imbas pandemi COVID-19. Pemindahan jadwal itu membuat semua tahapan tentunya berpotensi turut berpindah.
“Secara umum penyiapan sumber daya manusia dan anggaran sudah siap, walau berbagai kendala teknis dihadapi," ujar dia.
Gubernur Sulsel , Nurdin Abdullah, yang turut hadir dalam kegiatan itu melaporkan dalam rapat hari ini, hadir 12 bupati/wali kota yang akan menyelenggarakan pilkada, minus Kabupaten Selayar. Sebab Kabupaten Selayar ini terpisah dari daratan pulau lingkup Sulsel sehingga akses transportasi dari kapal feri terbatas dan juga pesawat berhenti beroperasi.
"Tentu saya kira tadi Ketua KPU sudah menyampaikan dari 12 bupati/wali kota yang hadir ini, dan saya kira soal anggaran juga alhamdulillah kita tidak ada masalah lagi. Pemprov Sulsel terus juga membackup KPU dari awal, termasuk penyiapan APD, rapid test. Untuk kesiapan logistik Insyaallah, semua sudah kita bareng-bareng laksanakan," kata Gubernur Nurdin.
Ia juga melaporkan 12 kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada ada enam yang masih masuk zona merah, sehingga pada 5 Juli lalu mengumpulkan bersama seluruh bupati/wali kota.
"Kami menyatukan langkah kita, menyatukan pandangan kita terhadap bagaimana memutus rantai penularan ini sampai pada penyelenggaraan Pilkada pada 9 Desember 2020," tandasnya.
(tri)
tulis komentar anda