Kemenpan RB Tunjuk Bone Bolango Jadi Pilot Project Penurunan Kemiskinan Tematik di Indonesia
Senin, 24 Oktober 2022 - 15:36 WIB
”Melalui reformulasi program/kegiatan sehingga lebih tepat sasaran dan penyediaan dukungan IT, dan lain sebagainya,” kata Merlan.
Olehnya, Wabup Merlan menyambut baik Pilot Project reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan ini. Diharapkan dengan ditetapkannya pilot project ini dapat memberi dukungan dan energi yang lebih, memberikan dorongan untuk menguatkan sinergi dan kolaborasi.
Pemkab Bone Bolango sendiri, kata Wabup Merlan, tentu akan mendukung penuh pelaksanaan program reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan ini. Dengan harapan program penanggulangan kemiskinan dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan membawa perubahan yang lebih baik dalam upaya penanggulangan kemiskinan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Lewat reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan ini diharapkan bisa menjadi bahan refleksi bersama bahwa keterpaduan data, sinergi program dan kerjasama antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah serta aktor non pemerintah, sangat diperlukan. Apalagi kita semua memiliki target penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia bisa dituntaskan pada tahun 2024,” pungkasnya.
Sebagai informasi,12 kabupaten/kota yang ditinjuk sebagai pilot project implementasi reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan di Indonesia itu antara lain Pemerintah Kabupaten Banyumas, Bener Meriah, Bone Belango, Jayawijaya, Kapuas Hulu, Lampung Selatan, Lombok Barat, Maluku Tengah, Musi Banyuasin, Teluk Wondama serta Kota Pariaman dan dan Pemkot Surabaya.
Olehnya, Wabup Merlan menyambut baik Pilot Project reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan ini. Diharapkan dengan ditetapkannya pilot project ini dapat memberi dukungan dan energi yang lebih, memberikan dorongan untuk menguatkan sinergi dan kolaborasi.
Pemkab Bone Bolango sendiri, kata Wabup Merlan, tentu akan mendukung penuh pelaksanaan program reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan ini. Dengan harapan program penanggulangan kemiskinan dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan membawa perubahan yang lebih baik dalam upaya penanggulangan kemiskinan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Lewat reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan ini diharapkan bisa menjadi bahan refleksi bersama bahwa keterpaduan data, sinergi program dan kerjasama antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah serta aktor non pemerintah, sangat diperlukan. Apalagi kita semua memiliki target penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia bisa dituntaskan pada tahun 2024,” pungkasnya.
Sebagai informasi,12 kabupaten/kota yang ditinjuk sebagai pilot project implementasi reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan di Indonesia itu antara lain Pemerintah Kabupaten Banyumas, Bener Meriah, Bone Belango, Jayawijaya, Kapuas Hulu, Lampung Selatan, Lombok Barat, Maluku Tengah, Musi Banyuasin, Teluk Wondama serta Kota Pariaman dan dan Pemkot Surabaya.
(ars)
tulis komentar anda