Kota Pahlawan Berhasil Tingkatkan Ketahanan Pangan
Minggu, 23 Oktober 2022 - 07:30 WIB
Kota Surabaya berhasil menyabet penghargaan Peduli Ketahanan Pangan dalam kategori Bidang Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim).
SURABAYA - Kota Surabaya berhasil menyabet penghargaan Peduli Ketahanan Pangan dalam kategori Bidang Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim). Penghargaan itu diberikan lantaran Surabaya dinilai memiliki program yang mendukung terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan.
Tentu saja penghargaan ini tak lepas dari komitmen Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam upaya mempertahankan ketahanan pangan di Kota Pahlawan. Penghargaan itu diterima wali kota dalam acara peringatan Hari Pangan Sedunia ke-42 yang digelar di Jatim Expo International Convention Exhibition, Surabaya, Rabu (19/10/2022).
“Alhamdulilah Surabaya meskipun kota besar tapi kita mendapatkan penghargaan Peduli Ketahanan Pangan dari Provinsi Jatim," kata Wali Kota Eri Cahyadi usai menerima penghargaan.
Ia mengungkapkan, bahwa selama ini Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mengoptimalkan keberadaan aset seperti Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) untuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan yang dilakukan itu baik di bidang usaha pertanian, peternakan, maupun perikanan. Termasuk pula pemanfaatan lahan milik swasta dan instansi lain untuk dikelola oleh kelompok tani di Kota Surabaya.
"Semua aset pemkot kita gunakan untuk ketahanan pangan. Kemudian, ada beberapa yang kita koneksikan dengan sistem padat karya untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran,” terang Wali Kota Eri Cahyadi.
Oleh sebabnya, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan, bahwa tujuan utama program ketahanan pangan di Surabaya bukanlah untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Namun, bagaimana dapat mengurangi kemiskinan sekaligus mencegah kerentanan pangan di Kota Pahlawan.
"Karena itu kita tidak menyangka dapat penghargaan. Tapi sebenarnya bagaimana lahan yang kita punya itu kita gerakkan secara maksimal, bisa digunakan pangan juga bisa (menambah) pendapatan warga," ungkap dia.
Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya mencatat, pemanfaatan lahan tidur di Kota Pahlawan telah mencapai total 1.071,4 hektar. Lahan yang dimanfaatkan itu terdiri dari aset yang dimiliki pemkot, pengembang, maupun instansi lainnya.
Tentu saja penghargaan ini tak lepas dari komitmen Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam upaya mempertahankan ketahanan pangan di Kota Pahlawan. Penghargaan itu diterima wali kota dalam acara peringatan Hari Pangan Sedunia ke-42 yang digelar di Jatim Expo International Convention Exhibition, Surabaya, Rabu (19/10/2022).
“Alhamdulilah Surabaya meskipun kota besar tapi kita mendapatkan penghargaan Peduli Ketahanan Pangan dari Provinsi Jatim," kata Wali Kota Eri Cahyadi usai menerima penghargaan.
Ia mengungkapkan, bahwa selama ini Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mengoptimalkan keberadaan aset seperti Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) untuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan yang dilakukan itu baik di bidang usaha pertanian, peternakan, maupun perikanan. Termasuk pula pemanfaatan lahan milik swasta dan instansi lain untuk dikelola oleh kelompok tani di Kota Surabaya.
"Semua aset pemkot kita gunakan untuk ketahanan pangan. Kemudian, ada beberapa yang kita koneksikan dengan sistem padat karya untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran,” terang Wali Kota Eri Cahyadi.
Oleh sebabnya, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan, bahwa tujuan utama program ketahanan pangan di Surabaya bukanlah untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Namun, bagaimana dapat mengurangi kemiskinan sekaligus mencegah kerentanan pangan di Kota Pahlawan.
"Karena itu kita tidak menyangka dapat penghargaan. Tapi sebenarnya bagaimana lahan yang kita punya itu kita gerakkan secara maksimal, bisa digunakan pangan juga bisa (menambah) pendapatan warga," ungkap dia.
Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya mencatat, pemanfaatan lahan tidur di Kota Pahlawan telah mencapai total 1.071,4 hektar. Lahan yang dimanfaatkan itu terdiri dari aset yang dimiliki pemkot, pengembang, maupun instansi lainnya.
tulis komentar anda