Jaga Kinerja Pemerintahan, Tokoh Pemuda Minta Mendagri Nonaktifkan Lukas Enembe
Senin, 17 Oktober 2022 - 17:00 WIB
Pertama, Lukas bisa lebih fokus menjalankan perawatan kesehatan. Kedua, Lukas lebih siap menghadapi proses hukum. Ketiga, kinerja Pemprov Papua dalam melayani masyarakat tetap optimal.
“Kondisi gubernur dalam keadaan sakit, namun roda pemerintahan harus tetap berjalan. Dalam hal ini menteri dalam negeri harus menonaktifkan gubernur untuk fokus pemulihan kesehatan dan menjalankan proses hukum yang sedang dihadapi,” tegasnya. Baca juga: 3 Ilmu Warisan Leluhur Suku Dayak yang Terkenal Mematikan
Paulinus juga mengomentari terkait rencana pelantikan Lukas Enembe menjadi kepala suku besar Papua. Menurutnya, itu adalah sebuah kesalahan terhadap adat istiadat yang ada di Papua. “Ini bisa menimbulkan perpecahan antara masyarakat adat di wilayah Papua,” tuturnya.
Dia tegas menolak dan tidak mengakui pengukuhan itu. “Lukas berasal dari wilayah adat Lapago. Dia tidak bisa langsung diangkat secara umum menjadi kepala suku besar dari seluruh wilayah adat yang ada. Kami menolak,” tandasnya.
“Kondisi gubernur dalam keadaan sakit, namun roda pemerintahan harus tetap berjalan. Dalam hal ini menteri dalam negeri harus menonaktifkan gubernur untuk fokus pemulihan kesehatan dan menjalankan proses hukum yang sedang dihadapi,” tegasnya. Baca juga: 3 Ilmu Warisan Leluhur Suku Dayak yang Terkenal Mematikan
Paulinus juga mengomentari terkait rencana pelantikan Lukas Enembe menjadi kepala suku besar Papua. Menurutnya, itu adalah sebuah kesalahan terhadap adat istiadat yang ada di Papua. “Ini bisa menimbulkan perpecahan antara masyarakat adat di wilayah Papua,” tuturnya.
Dia tegas menolak dan tidak mengakui pengukuhan itu. “Lukas berasal dari wilayah adat Lapago. Dia tidak bisa langsung diangkat secara umum menjadi kepala suku besar dari seluruh wilayah adat yang ada. Kami menolak,” tandasnya.
(poe)
Lihat Juga :