Tokoh Adat Waris Keerom: Lukas Enembe Harus Membuka Diri ke KPK
Rabu, 05 Oktober 2022 - 16:15 WIB
Ketua Adat Waris Keerom Gasper May mengatakan, Gubernur Papua Lukas Enembe sudah waktunya membuka diri untuk menerima KPK memeriksa dirinya. Foto/Dok. SINDOnews
KEEROM - Gubernur Papua Lukas Enembe sudah waktunya membuka diri dengan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Hal tersebut diungkapkan Ketua Adat Waris Keerom Gasper May saat ditemui di Keerom, Papua, Rabu (5/10/2022).
Gasper mengatakan, masyarakat hanya mendengar informasi adanya kasus dugaan korupsi Lukas Enembe. Mereka tidak boleh ikut campur karena hal tersebut sudah menjadi ranah hukum. "Lukas Enembe harus membuka diri untuk menerima panggilan KPK dan mengklarifikasi atas tuduhan dugaan korupsi oleh KPK," katanya.
Di sisi lain, masyarakat Papua harus mendukung proses hukum dan tidak boleh melakukan intervensi dalam bentuk apapun. “Karena sudah menjadi kewenangan penegak hokum," tuturnya.
Selain itu, Gasper menambahlan masyarakat juga tidak boleh terprovokasi karena dikhawatirkan akan menimbulkan korban. Dia berharap kasus hukum Lukas Enembe ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan proses hukum.
“Semua pihak harus menghormati dan mengikuti proses hukum karena hukum adalah panglima di Indonesia dan semua harus taat terhadap hukum yang berlaku,” tandasnya.
Gasper mengatakan, masyarakat hanya mendengar informasi adanya kasus dugaan korupsi Lukas Enembe. Mereka tidak boleh ikut campur karena hal tersebut sudah menjadi ranah hukum. "Lukas Enembe harus membuka diri untuk menerima panggilan KPK dan mengklarifikasi atas tuduhan dugaan korupsi oleh KPK," katanya.
Di sisi lain, masyarakat Papua harus mendukung proses hukum dan tidak boleh melakukan intervensi dalam bentuk apapun. “Karena sudah menjadi kewenangan penegak hokum," tuturnya.
Selain itu, Gasper menambahlan masyarakat juga tidak boleh terprovokasi karena dikhawatirkan akan menimbulkan korban. Dia berharap kasus hukum Lukas Enembe ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan proses hukum.
“Semua pihak harus menghormati dan mengikuti proses hukum karena hukum adalah panglima di Indonesia dan semua harus taat terhadap hukum yang berlaku,” tandasnya.
(poe)
tulis komentar anda