Mendagri Tito Harapkan Pilkada Serentak Berdampak Positif Terhadap Perekonomian Sumut
Sabtu, 04 Juli 2020 - 09:52 WIB
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi,Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian dalam acara silaturahmi bersama tokoh masyarakat dan pemuka agama Sumut di Grandballroom Hotel Aston Jalan Balaikota, Medan.(Foto: SINDONews/Ist)
MEDAN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meyakinkan pelaksanaan Pilkada Serentak digelar 9 Desember 2020 di seluruh Indonesia, termasuk 23 Kabupaten/kota se Sumatera Utara (Sumut) dan diharapkan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat.
"Jika tiap daerah dua saja kontestanya, dan misalkan setiap pasangan mengeluarkan uang Rp10 miliar untuk kampanye, bayangkan putaran uang itu nanti mengalir ke daerah. Apalagi bila pasangan calon membuat nomor dan ajakan memilih pada masker. Hal ini bisa membuat pergerakan ekonomi masyarakat," kata Tito didampingi Menko Polhukam Mahfud MD dan Gubernut Sumut Edy Rahmayadi dalam silaturahmi bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat di Grand Aston City Hall Medan, Kamis malam. BACA JUGA : Diajak Ibunya Beli Gorengan, Bocah di Simalungun Tewas Hanyut
Mendagri juga mengingatkan agar pelaksanaan Pilkada Serentak dilaksanakan dengan tetap mempedomani protokol kesehatan. Masyarakat juga diharapkan tetap beranggapan positif dengan menjadikan pandemi Covid-19 sebagai upaya menekan penyebaran virus corona.
"Jangan melihat Pilkada sarana penyebaran virus. Kita harus balikkan pemikiran itu menjadi peluang kita, dengan Pilkada ini bisa menekan penyebaran Covid-19. Jadikan Pilkada menjadi ajang mencari kepala daerah yang efektif melawan Covid-19, dan para calon kepala daerah pun harus mampu menawarkan program-program yang realistis untuk menyelesaikan masalah dampak dari Covid-19 ini," kata Tito.
Tito menambahkan bahwa pelaksanaan Pilkada di masa pandemi Covid-19 bisa berisiko tapi juga dapat jadi peluang bagi pesaing incumbent (petahana). "Dengan adanya Pilkada ini, para kepala daerah akan berkerja keras untuk melandaikan kurva (penyebaran Covid-19) masing-masing. Sedangkan non-petahana bisa menawarkan progran baru untuk kontestasi guna mengukur keberhasilan atau tidak keberhasilan dari petahana," terangnya. BACA JUGA : Pasien Covid-19 di Sumut Tembus 1.773, Sembuh 437 Orang
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan agar Pilkada tidak menjadi ajang perpecahan, dan mengharapkan para tokoh agama dan masyarakat mampu memberikan keteduhan saat Pilkada.
"Bangsa ini dipersatukan dengan ideologi Pancasila. Perbedaan agama kita besar, kita ada 6 agama, 1.360 suku bangsa, ada 726 bahasa dan 17.508 pulau, beruntung kita bersatu. Dahulu India dan Pakistan menyatu, namun pecah karena perbedaan warna kulit, beda bahasa dan kepercayaan. Kita pun bisa bersatu karena landasan ideologi Pancasila," terangnya.
Sementara Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan siap untuk melaksanakan dan menyosialisasikan masukan yang telah disampaikan. "Tiga bulan Sumut merasakan pandemi Covid-19, malam ini kami baru bisa bersilahtuhrahmi bersama jajaran Forkopimda. Seperti yang sudah sama-sama kita ketahui dalam waktu dekat kita akan laksanakan Pilkada. Tolong kita sosialisasikan apa yang disampaikan pada malam ini, agar bermanfaat untuk kita bersama," kata Edy Rahmayadi.
"Jika tiap daerah dua saja kontestanya, dan misalkan setiap pasangan mengeluarkan uang Rp10 miliar untuk kampanye, bayangkan putaran uang itu nanti mengalir ke daerah. Apalagi bila pasangan calon membuat nomor dan ajakan memilih pada masker. Hal ini bisa membuat pergerakan ekonomi masyarakat," kata Tito didampingi Menko Polhukam Mahfud MD dan Gubernut Sumut Edy Rahmayadi dalam silaturahmi bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat di Grand Aston City Hall Medan, Kamis malam. BACA JUGA : Diajak Ibunya Beli Gorengan, Bocah di Simalungun Tewas Hanyut
Mendagri juga mengingatkan agar pelaksanaan Pilkada Serentak dilaksanakan dengan tetap mempedomani protokol kesehatan. Masyarakat juga diharapkan tetap beranggapan positif dengan menjadikan pandemi Covid-19 sebagai upaya menekan penyebaran virus corona.
"Jangan melihat Pilkada sarana penyebaran virus. Kita harus balikkan pemikiran itu menjadi peluang kita, dengan Pilkada ini bisa menekan penyebaran Covid-19. Jadikan Pilkada menjadi ajang mencari kepala daerah yang efektif melawan Covid-19, dan para calon kepala daerah pun harus mampu menawarkan program-program yang realistis untuk menyelesaikan masalah dampak dari Covid-19 ini," kata Tito.
Tito menambahkan bahwa pelaksanaan Pilkada di masa pandemi Covid-19 bisa berisiko tapi juga dapat jadi peluang bagi pesaing incumbent (petahana). "Dengan adanya Pilkada ini, para kepala daerah akan berkerja keras untuk melandaikan kurva (penyebaran Covid-19) masing-masing. Sedangkan non-petahana bisa menawarkan progran baru untuk kontestasi guna mengukur keberhasilan atau tidak keberhasilan dari petahana," terangnya. BACA JUGA : Pasien Covid-19 di Sumut Tembus 1.773, Sembuh 437 Orang
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan agar Pilkada tidak menjadi ajang perpecahan, dan mengharapkan para tokoh agama dan masyarakat mampu memberikan keteduhan saat Pilkada.
"Bangsa ini dipersatukan dengan ideologi Pancasila. Perbedaan agama kita besar, kita ada 6 agama, 1.360 suku bangsa, ada 726 bahasa dan 17.508 pulau, beruntung kita bersatu. Dahulu India dan Pakistan menyatu, namun pecah karena perbedaan warna kulit, beda bahasa dan kepercayaan. Kita pun bisa bersatu karena landasan ideologi Pancasila," terangnya.
Sementara Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan siap untuk melaksanakan dan menyosialisasikan masukan yang telah disampaikan. "Tiga bulan Sumut merasakan pandemi Covid-19, malam ini kami baru bisa bersilahtuhrahmi bersama jajaran Forkopimda. Seperti yang sudah sama-sama kita ketahui dalam waktu dekat kita akan laksanakan Pilkada. Tolong kita sosialisasikan apa yang disampaikan pada malam ini, agar bermanfaat untuk kita bersama," kata Edy Rahmayadi.
(zai)
tulis komentar anda