PSBB Transisi Diperpanjang, Transportasi Kapasitasnya Tetap Dibatasi
Kamis, 02 Juli 2020 - 06:36 WIB
Kemudian untuk KRL, lanjut Anies, TNI, polisi, dan Pemprov DKI Jakarta akan bekerja sama dengan PT KCI untuk mengontrol jalannya protokol kesehatan Covid-19 di KRL. "Besok akan dirapatkan bersama PT KCI. Kalau tempat lain seperti perkantoran, baik pengelola dan pekerjanya relatif terkendali," jelasnya.
Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menilai, kebijakan PSBB transisi yang dilakukan DKI Jakarta dilaksanakan setengah hati. Padahal, kasus virus corona di Jakarta masih fluktuatif.
Karena itu, dia melihat DKI Jakarta masih perlu memperpanjang PSBB. Dia khawatir jika nantinya Pemprov DKI Jakarta membuat kebijakan untuk menormalkan situasi di beberapa sektor yang menyebabkan penanganan virus corona jadi berkurang.
"Kami sangat khawatir kita kehilangan kendali kebijakan dan pada akhirnya kita kehilangan kendali dalam penanganan Covid-19, karena di lapangan tidak ada lagi payung yang menaungi protokol kesehatan," katanya.
Dia menandaskan, pemerintah daerah boleh saja melakukan sosialisasi untuk mendorong masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan. Namun, hal itu harus diiringi dengan pengawasan agar pengendalian corona bisa efektif. (Baca juga: Berani Berinovasi, Peluang Pasar Terbuka)
Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Penanganan Virus Corona (Covid-19) Achmad Yurianto mengungkapkan, dari penambahan kasus positif Covid-19 harian yang mencapai angka 1.385 orang, DKI Jakarta tercatat berkontribusi atas penambahan tertinggi, yakni 217 orang. Dengan penambahan ini, total pasien positif corona di Jakarta mencapai 11.641 orang, sedangkan kumulatif secara nasional 57.770 orang.
Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19 dr. Reisa Broto Asmoro mengingatkan masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penularan korona, termasuk di angkutan umum.
"Perlindungan kesehatan individu juga merupakan tanggung jawab semua pihak termasuk para pengguna transportasi, baik darat, laut, maupun udara,” kata Reisa di Media Center Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19 Graha BNPB Jakarta kemarin.
Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menilai, kebijakan PSBB transisi yang dilakukan DKI Jakarta dilaksanakan setengah hati. Padahal, kasus virus corona di Jakarta masih fluktuatif.
Karena itu, dia melihat DKI Jakarta masih perlu memperpanjang PSBB. Dia khawatir jika nantinya Pemprov DKI Jakarta membuat kebijakan untuk menormalkan situasi di beberapa sektor yang menyebabkan penanganan virus corona jadi berkurang.
"Kami sangat khawatir kita kehilangan kendali kebijakan dan pada akhirnya kita kehilangan kendali dalam penanganan Covid-19, karena di lapangan tidak ada lagi payung yang menaungi protokol kesehatan," katanya.
Dia menandaskan, pemerintah daerah boleh saja melakukan sosialisasi untuk mendorong masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan. Namun, hal itu harus diiringi dengan pengawasan agar pengendalian corona bisa efektif. (Baca juga: Berani Berinovasi, Peluang Pasar Terbuka)
Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Penanganan Virus Corona (Covid-19) Achmad Yurianto mengungkapkan, dari penambahan kasus positif Covid-19 harian yang mencapai angka 1.385 orang, DKI Jakarta tercatat berkontribusi atas penambahan tertinggi, yakni 217 orang. Dengan penambahan ini, total pasien positif corona di Jakarta mencapai 11.641 orang, sedangkan kumulatif secara nasional 57.770 orang.
Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19 dr. Reisa Broto Asmoro mengingatkan masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penularan korona, termasuk di angkutan umum.
"Perlindungan kesehatan individu juga merupakan tanggung jawab semua pihak termasuk para pengguna transportasi, baik darat, laut, maupun udara,” kata Reisa di Media Center Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19 Graha BNPB Jakarta kemarin.
Lihat Juga :