Realisasi APBD Masih Rendah, Sejumlah Pejabat Pemkot Makassar Terancam Nonjob
Senin, 05 September 2022 - 06:44 WIB
Realisasi APBD puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar masih rendah. Foto/Ilustrasi
MAKASSAR - Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja ( APBD ) puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar masih rendah.
Bahkan, memasuki akhir triwulan tiga tahun anggaran 2022 ini, tercatat ada 25 OPD yang realisasinya masih di bawah 40 persen.
Diketahui, total anggaran belanja OPD Pemkot Makassar berjumlah Rp5.009.472.832.263,00. Sementara yang sudah terealisasi baru Rp1.622.344.475.517,18 atau 32,39 persen.
Tak ayal, kondisi ini membuat Wali Kota Makassar , Moh Ramdhan Pomanto geram. Menurut dia, saat ini nilai realisasi APBD seharusnya sudah berada di atas kisaran 50 persen.
"Sudah harus di atas 50 persen. Ini kan baru 32 persen," ungkap Danny, sapaan akrabnya.
Imbas rendahnya realisasi anggaran ini, dirinya akan mengevaluasi kinerja para pejabat. Sejumlah sanksi pun tengah disiapkan.
Sebelumnya, sanksi penundaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi OPD yang realisasinya di bawah 40 persen sudah diberlakukan. Namun, sanksi ini tidak membawa dampak yang cukup besar.
Alhasil, Danny kembali mengancam untuk memberikan sanksi lain dengan harapan setiap OPD menggenjot lagi realisasi APBD-nya masing-masing. Salah satunya adalah melarang pejabat untuk bepergian keluar kota.
Bahkan, memasuki akhir triwulan tiga tahun anggaran 2022 ini, tercatat ada 25 OPD yang realisasinya masih di bawah 40 persen.
Diketahui, total anggaran belanja OPD Pemkot Makassar berjumlah Rp5.009.472.832.263,00. Sementara yang sudah terealisasi baru Rp1.622.344.475.517,18 atau 32,39 persen.
Tak ayal, kondisi ini membuat Wali Kota Makassar , Moh Ramdhan Pomanto geram. Menurut dia, saat ini nilai realisasi APBD seharusnya sudah berada di atas kisaran 50 persen.
"Sudah harus di atas 50 persen. Ini kan baru 32 persen," ungkap Danny, sapaan akrabnya.
Imbas rendahnya realisasi anggaran ini, dirinya akan mengevaluasi kinerja para pejabat. Sejumlah sanksi pun tengah disiapkan.
Sebelumnya, sanksi penundaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi OPD yang realisasinya di bawah 40 persen sudah diberlakukan. Namun, sanksi ini tidak membawa dampak yang cukup besar.
Alhasil, Danny kembali mengancam untuk memberikan sanksi lain dengan harapan setiap OPD menggenjot lagi realisasi APBD-nya masing-masing. Salah satunya adalah melarang pejabat untuk bepergian keluar kota.
tulis komentar anda