Bawaslu Waspadai Mobilisasi ASN dan Money Politic Kerap Muncul di Pilkada
Senin, 08 Agustus 2022 - 17:43 WIB
Bawaslu mewaspadai mobilisasi ASN dan politik uang pada pemilu 2024.Foto/ilustrasi
BANDUNG BARAT - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mewaspadai sejumlah potensi pelanggaran yang bakap muncul pada Pemilu Serentak 2024, khususnya di Pilkada KBB.
Biasanya pelanggaran yang paling sering terjadi pada hajat demokrasi di KBB yakni money politic (politik uang) dan mobilisasi masa aparat sipil negara (ASN). Sehingga upaya tersebut harus dicegah agar pelaksanaan Pemilu berlangsung jurdil.
Baca juga: Pikap Rombongan Hajatan Masuk Jurang di Ciamis, 8 Tewas
"Pelanggaran Pemilu politik uang dan mobilisasi ASN jadi dua kasus yang menonjol dan selalu terjadi setiap gelaran Pemilu," kata Ketua Bawaslu KBB, Cecep Rahmat Nugraha, Senin (8/7/2022).
Dia menyebutkan, pada Pemilu tahun-tahun sebelumnya dua kasus tersebut sempat muncul meskipun prosesnya tidak berlanjut. Sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan itu, pihaknya tengah menyusun langkah-langkah antisipasi serta upaya pengetatan pengawasan.
Misalnya, mengandeng sejumlah pihak mulai dari instansi vertikal seperti aparat penegak hukum dan pemerintahan daerah. Serta mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk berani melapor apabila menemukan dugaan pelanggaran.
"Kita kerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan sosialisasi dan langkah-langkah pengawasan aktif untuk mewujudkan pemilu bersih," sambungnya.
Selain dua pelanggaran itu, Bawaslu juga mewaspadai isu terkait politik identitas yang kerap jadi muatan politik pada pemilu. Untuk melaksanakan pengawasan, Bawaslu saat ini bakal segera membentuk Sentra Gakkumdu, rekrutmen panwascam, dan sosialisasi.
"Instrumen seperti Sentra Gakkumdu sedang kita siapkan. Kita fokus ke pengawasan berkaitan dengan tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol," pungkasnya.
Biasanya pelanggaran yang paling sering terjadi pada hajat demokrasi di KBB yakni money politic (politik uang) dan mobilisasi masa aparat sipil negara (ASN). Sehingga upaya tersebut harus dicegah agar pelaksanaan Pemilu berlangsung jurdil.
Baca juga: Pikap Rombongan Hajatan Masuk Jurang di Ciamis, 8 Tewas
"Pelanggaran Pemilu politik uang dan mobilisasi ASN jadi dua kasus yang menonjol dan selalu terjadi setiap gelaran Pemilu," kata Ketua Bawaslu KBB, Cecep Rahmat Nugraha, Senin (8/7/2022).
Dia menyebutkan, pada Pemilu tahun-tahun sebelumnya dua kasus tersebut sempat muncul meskipun prosesnya tidak berlanjut. Sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan itu, pihaknya tengah menyusun langkah-langkah antisipasi serta upaya pengetatan pengawasan.
Misalnya, mengandeng sejumlah pihak mulai dari instansi vertikal seperti aparat penegak hukum dan pemerintahan daerah. Serta mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk berani melapor apabila menemukan dugaan pelanggaran.
"Kita kerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan sosialisasi dan langkah-langkah pengawasan aktif untuk mewujudkan pemilu bersih," sambungnya.
Selain dua pelanggaran itu, Bawaslu juga mewaspadai isu terkait politik identitas yang kerap jadi muatan politik pada pemilu. Untuk melaksanakan pengawasan, Bawaslu saat ini bakal segera membentuk Sentra Gakkumdu, rekrutmen panwascam, dan sosialisasi.
"Instrumen seperti Sentra Gakkumdu sedang kita siapkan. Kita fokus ke pengawasan berkaitan dengan tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol," pungkasnya.
(msd)
tulis komentar anda