DPRD Tolak Usulan Nama-nama Pj Bupati Maybrat

Ia menjelaskan, dasar pertimbangan DPRD menentukan Pj Bupati Maybrat adalah rekam jejak dan kemampuan memahami kondisi masyarakat, mengenal dengan baik masalah yang terjadi. Selain itu, keduanya juga didukung masyarakat. "Jadi dasar kami adalah aspirasi masyarakat. Dan harapan kami sebenarnya agar Pejabat Gubernur Papua Barat sinkronkan usulannya dengan usulan kami di DPRD," katanya.

Baca: Bawa Kabur Sepeda Motor Milik Warga, Perempuan Bitung Diamankan Polsek Aertembaga.

Agustinus menegaskan, Kabupaten Maybrat adalah daerah rawan konflik, sehingga penentuan penjabat Bupati harus dilakukan dengan cermat. "Pak Tito sangat paham bagaimana daerah ini rawan konflik, ya konflik soal Ibu Kota, apalagi konflik setiap kali Pemilu selalu rawan. Jangan sampai ini terjadi lagi, sehingga diperlukan orang yang memang memahami situasi daerah. Dan kami anggap nama yang kami usulkan mampu untuk mengatasi dinamika itu semua," katanya.

DPRD Maybrat juga menyayangkan bahwa Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw tidak pernah turun ke Maybrat untuk melakukan dialog dengan masyarakat sekaligus menjaring aspirasi masyarakat. "Kami ingin sekali agar Paulus Waterpauw mau berdialog dan sinkronkan usulannya dengan aspirasi kami di DPRD, sehingga penunjukan Penjabat Bupati Maybrat bisa diterima oleh semua masyarakat," kata Agustinus.