Penataan Lorong Wisata di Makassar Butuh Rp1,53 Miliar
Sabtu, 06 Agustus 2022 - 11:03 WIB
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berencana mengusulkan anggaran untuk penataan lorong wisata. Total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp1,53 miliar. Foto/Istimewa
MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berencana mengusulkan anggaran untuk penataan lorong wisata. Total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp1,53 miliar.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar , Helmy Budiman, menuturkan anggaran tersebut akan diusulkan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja (APBD) Perubahan tahun 2022.
"Anggaran itu khusus untuk kelurahan saja. Lorong wisata kan sudah di-back-up lewat SKPD teknis, tapi untuk di kelurahan, kami siapkan dukungannya di APBD-Perubahan," ungkap Helmy.
Helmy menyebut setiap kelurahan diberi tugas untuk menata 7 lorong wisata . Masing-masing kelurahan dijatah anggaran Rp10 juta, termasuk kelurahan yang berada di pulau.
"Kami siapkan di kepulauan juga. Masa tidak disiapkan Sangkarrang, nanti dianggap diskriminasi kepada orang kepulauan, jadi kami siapkan semua. Peruntukannya itu macam-macam, untuk belanja-belanja material, seperti cat dan lain-lain," tuturnya.
Dia berujar akan segera merampungkan rencana pengusulan anggaran itu agar bisa secepatnya diserahkan ke DPRD untuk dibahas. "Ini masih rencana pengusulan, Rancangannya masih di kami, mudah-mudahan ini segera rampung, baru kami kirim," jelas Helmy.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) M. Rheza menyebut, swadaya masyarakat sangat diperlukan sebab akan menunjukkan kemandirian masyarakat tanpa harus menunggu pemerintah.
"Kalau pemerintah saja yang kerja, maka tidak akan menumbuhkan rasa memiliki apa yang dihasilkan nanti. Sehingga buntut-buntutnya tidak akan ada pemeliharaan atau akan ada kesan lorong itu akan ditinggalkan," tuturnya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar , Helmy Budiman, menuturkan anggaran tersebut akan diusulkan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja (APBD) Perubahan tahun 2022.
"Anggaran itu khusus untuk kelurahan saja. Lorong wisata kan sudah di-back-up lewat SKPD teknis, tapi untuk di kelurahan, kami siapkan dukungannya di APBD-Perubahan," ungkap Helmy.
Helmy menyebut setiap kelurahan diberi tugas untuk menata 7 lorong wisata . Masing-masing kelurahan dijatah anggaran Rp10 juta, termasuk kelurahan yang berada di pulau.
"Kami siapkan di kepulauan juga. Masa tidak disiapkan Sangkarrang, nanti dianggap diskriminasi kepada orang kepulauan, jadi kami siapkan semua. Peruntukannya itu macam-macam, untuk belanja-belanja material, seperti cat dan lain-lain," tuturnya.
Dia berujar akan segera merampungkan rencana pengusulan anggaran itu agar bisa secepatnya diserahkan ke DPRD untuk dibahas. "Ini masih rencana pengusulan, Rancangannya masih di kami, mudah-mudahan ini segera rampung, baru kami kirim," jelas Helmy.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) M. Rheza menyebut, swadaya masyarakat sangat diperlukan sebab akan menunjukkan kemandirian masyarakat tanpa harus menunggu pemerintah.
"Kalau pemerintah saja yang kerja, maka tidak akan menumbuhkan rasa memiliki apa yang dihasilkan nanti. Sehingga buntut-buntutnya tidak akan ada pemeliharaan atau akan ada kesan lorong itu akan ditinggalkan," tuturnya.
tulis komentar anda