Legislator Demokrat Sosialisasi Perda Ketertiban Umum
Minggu, 24 Juli 2022 - 17:58 WIB
Anggota DPRD Kota Makassar Komisi B, Rezki, mensosialisasikan peraturan daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat, di Karebosi Premier Hotel, Sabtu (24/7/2022). Foto: Sindonews/Syamsi Nur Fadhila
MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar Komisi B, Rezki, mensosialisasikan peraturan daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat, di Karebosi Premier Hotel, Sabtu (24/7/2022).
Di hadapan konstituennya, Rezki mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan hidup yang serasi, harmonis, tertib, teratur, nyaman, dan tenteram.
Baca Juga: DPRD Makassar Usul Pembentukan UPTD Teminal
"Maksud dan tujuan Perda ini adalah untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat secara berkeadilan dan berkepastian hukum," ungkap Rezki.
Di samping itu, Rezki juga berharap melalui Perda ini, bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum, dan mengetahui apa saja yang menjadi hak, kewajiban, dan larangan, serta sanksi yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.
"Sasarannya bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penggunaan fasilitas umum serta aktivitas sosial yang tidak bertentangan dengan Perda," jelas Legislator Demokrat ini.
Di hadapan konstituennya, Rezki mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan hidup yang serasi, harmonis, tertib, teratur, nyaman, dan tenteram.
Baca Juga: DPRD Makassar Usul Pembentukan UPTD Teminal
"Maksud dan tujuan Perda ini adalah untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat secara berkeadilan dan berkepastian hukum," ungkap Rezki.
Di samping itu, Rezki juga berharap melalui Perda ini, bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum, dan mengetahui apa saja yang menjadi hak, kewajiban, dan larangan, serta sanksi yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.
"Sasarannya bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penggunaan fasilitas umum serta aktivitas sosial yang tidak bertentangan dengan Perda," jelas Legislator Demokrat ini.
Lihat Juga :