Gapasdap: Pemerintah Harus Selamatkan Industri Angkutan Penyeberangan dengan Penyesuaian Tarif

“Sebenarnya pendapatan Angkutan Penyeberangan dapat diketahui oleh pemerintah, karena yang menjual tiket adalah terpadu yaitu organ dari pemerintah. Tidak hanya itu, untuk biayapun pemerintah juga dapat mengetahui, seperti biaya BBM, biaya doking, biaya kepelabuhanan dll karena ada PT ASDP yg merupakan BUMN yang berusaha di bidang angkutan penyeberangan. Sehingga, seharusnya pemerintah tahu jika dengan tarif seperti yang berlaku saat ini tidaklah cukup,” tegasnya.

Baca: Beredar Video Banjir Bandang dan Longsor Terjang Desa Blongko Minsel.



Sementara itu Dirut PT Dharma Lautan Utama (DLU)-salah satu perusahaan angkutan penyeberangan yang selama ini selalu mendapatkan predikat terbaik, Erwin H Poedjono mengatakan bahwa apa yg disampaikan oleh Gapasdap adalah benar.

"Kami juga selama ini merasa kesulitan dalam menutup biaya operasional seperti biaya gaji karyawan yang selalu mengalami kenaikan, biaya perawatan kapal yang juga meningkat sangat tajam, dan lain-lain. Kalau kami sebagai perusahaan terbaik saja mengalami kesulitan bagaimana dengan yang lainnya?" ujarnya.

"Maka dari itu kami minta agar usulan dari Gapasdap bisa cepat direalisasikan oleh pemerintah. DLU berusaha sekuat tenaga tetap memberikan pelayanan terbaik dan mengutamakan keselamatan publik. Soal keselamatan ini tidak bisa ditawar-tawar,” pungkasnya.