Stagflasi Mengancam, TPID Jabar Rumuskan Langkah Antisipasi
Jum'at, 15 Juli 2022 - 07:23 WIB
TPID Jabar mulai merumuskan langkah antisipasi untuk menghadapi ancaman stagflasi lewat High Level Meeting di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (14/7/2022). Foto SINDOnews
BANDUNG - Pemprov Jawa Barat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jabar merumuskan sejumlah langkah untuk mengantisipasi stagflasi akibat situasi global.
Diketahui, stagflasi merupakan kondisi ekonomi yang mengalami pertumbuhan stagnan dan tekanan inflasi terus terjadi akibat pengaruh geopolitik global. Stagflasi mulai terjadi di beberapa negara dan dikhawatirkan berpengaruh pada Indonesia, khususnya Jabar. Baca juga: Ridwan Kamil Unggah Filosofi Hidup Eril: Taburlah Berjuta Kebaikan
"Secara global sedang terjadi stagflasi ekonomi. Tentunya kita bangsa Indonesia, khususnya Jawa Barat perlu mengantisipasi hal tersebut," kata Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Yerry Yanuar dalam High Level Meeting TPID se-Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (14/7/2022).
Menurut Yerry, meski secara moneter indikator ekonomi Jabar kini terlihat baik, misalnya pertumbuhan ekonomi yang masih di atas nasional, nilai ekspor yang terus naik, dan suplai pangan yang mencukupi, namun risiko stagflasi tetap perlu terus diantisipasi.
"Pertumbuhan ekonomi Jabar masih di atas nasional 5,61 persen. Akan tetapi, inflasi kita juga ada peningkatan. Nah, stagflasi ini kan antara pertumbuhan yang makin lambat, inflasi meningkat, itulah persoalannya," jelasnya.
Oleh karena itu, lanjut Yerry, dalam High Level Meeting, dirumuskan sejumlah langkah antisipasi jangka pendek, menengah, dan panjang. Rumusan yang dirancang diharapkan dapat segera terealisasikan dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Jabar, termasuk nasional.
Untuk antisipasi jangka pendek, kata Yerry, salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memangkas jalur distribusi pangan. Yerry juga mengungkapkan bahwa terdapat tiga persoalan ketahanan pangan, di antaranya ketersediaan, keterjangkauan, dan distribusi.
"Upaya dari Pemda Provinsi Jabar, kita mempunyai dua pusat distribusi pangan, yaitu di Purwakarta dan Cirebon, tapi kita perlu semacam kerja sama regional antarwilayah," sebutnya.
"Misalnya jika suatu wilayah kekurangan komoditas A, maka wilayah ini kontak ke wilayah B, sehingga ketika ada suatu kebutuhan tidak akan terlalu naik (harganya)," sambung dia.
Diketahui, stagflasi merupakan kondisi ekonomi yang mengalami pertumbuhan stagnan dan tekanan inflasi terus terjadi akibat pengaruh geopolitik global. Stagflasi mulai terjadi di beberapa negara dan dikhawatirkan berpengaruh pada Indonesia, khususnya Jabar. Baca juga: Ridwan Kamil Unggah Filosofi Hidup Eril: Taburlah Berjuta Kebaikan
"Secara global sedang terjadi stagflasi ekonomi. Tentunya kita bangsa Indonesia, khususnya Jawa Barat perlu mengantisipasi hal tersebut," kata Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Yerry Yanuar dalam High Level Meeting TPID se-Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (14/7/2022).
Menurut Yerry, meski secara moneter indikator ekonomi Jabar kini terlihat baik, misalnya pertumbuhan ekonomi yang masih di atas nasional, nilai ekspor yang terus naik, dan suplai pangan yang mencukupi, namun risiko stagflasi tetap perlu terus diantisipasi.
"Pertumbuhan ekonomi Jabar masih di atas nasional 5,61 persen. Akan tetapi, inflasi kita juga ada peningkatan. Nah, stagflasi ini kan antara pertumbuhan yang makin lambat, inflasi meningkat, itulah persoalannya," jelasnya.
Oleh karena itu, lanjut Yerry, dalam High Level Meeting, dirumuskan sejumlah langkah antisipasi jangka pendek, menengah, dan panjang. Rumusan yang dirancang diharapkan dapat segera terealisasikan dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Jabar, termasuk nasional.
Untuk antisipasi jangka pendek, kata Yerry, salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memangkas jalur distribusi pangan. Yerry juga mengungkapkan bahwa terdapat tiga persoalan ketahanan pangan, di antaranya ketersediaan, keterjangkauan, dan distribusi.
"Upaya dari Pemda Provinsi Jabar, kita mempunyai dua pusat distribusi pangan, yaitu di Purwakarta dan Cirebon, tapi kita perlu semacam kerja sama regional antarwilayah," sebutnya.
"Misalnya jika suatu wilayah kekurangan komoditas A, maka wilayah ini kontak ke wilayah B, sehingga ketika ada suatu kebutuhan tidak akan terlalu naik (harganya)," sambung dia.
tulis komentar anda