Penanganan Covid-19 di Jatim, DPR Minta Tidak Saling Menyalahkan
Jum'at, 26 Juni 2020 - 15:45 WIB
Anggota DPR RI dapil Surabaya-Sidoarjo, Syaikhul Islam.Foto/ist
JAKARTA - Presiden Joko Widodo memberi waktu dua minggu bagi Jawa Timur untuk menurunkan laju penularan virus corona atau Covid-19.
Pesan tersebut disampaikan Jokowi saat mengunjungi posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (25/6/2020).
Anggota DPR Dapil Jatim I dari Fraksi PKB Syaikhul Islam mengatakan, bicara tingginya angka Covid-19 di Jatim sebenarnya masyarakat tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Sebab, awalnya masyarakat sebenarnya patuh, tapi ketika kebijakan dari pemerintah itu tidak konsisten, mereka akhirnya bingung.
"Dan dari kebingungan itulah akhirnya masyarakat seperti tidak peduli begitu. Nah, kesannya kemudian tidak patuh, awal masalahnya kan di situ," katanya, Jumat (26/6/2020).
(Baca juga: Jokowi Minta Angka Covid-19 Turun dalam 2 Pekan, Ini Tanggapan Khofifah )
Pihaknya mengapresiasi arahan Presiden untuk mengurangi angka positif Covid-19 di Jatim. Menurutnya, persoalan Covid-19 di Jatim bukan sekadar pekerjaan Pemprov Jatim, Pemkab maupun Pemkot, tapi juga berkaitan dengan pemerintah pusat.
"Karena selama ini kan ada kesan juga tidak sinkron antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota itu. Jadi, kalau ada arahan Presiden begini kan mungkin akan mudah untuk sinkron," tuturnya.
Mengenai pengendalian virus yang ditargetkan dua minggu, Syaikhul Islam mengatakan bahwa hal terpenting saat ini adalah bagaimana caranya semua pihak bahu membahu, dan bukan saling menyalahkan satu sama lain agar angka Covid-19 di Jatim ini turun.
Dia mengaku tidak sepakat jika parameter kasus Covid-19 adalah hasil rapid test. "Saya tidak sepakat karena akurasi alat yang digunakan kan rendah. Jadi, semakin alat itu digunakan secara massal di tempat-tempat publik maka akan banyak orang yang seolah olah positif padahal belum tentu. Nah saran saya gunakan alat yang lebih akurat atau PCR langsung sekalian itu lebih bagus," tuturnya.
Pesan tersebut disampaikan Jokowi saat mengunjungi posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (25/6/2020).
Anggota DPR Dapil Jatim I dari Fraksi PKB Syaikhul Islam mengatakan, bicara tingginya angka Covid-19 di Jatim sebenarnya masyarakat tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Sebab, awalnya masyarakat sebenarnya patuh, tapi ketika kebijakan dari pemerintah itu tidak konsisten, mereka akhirnya bingung.
"Dan dari kebingungan itulah akhirnya masyarakat seperti tidak peduli begitu. Nah, kesannya kemudian tidak patuh, awal masalahnya kan di situ," katanya, Jumat (26/6/2020).
(Baca juga: Jokowi Minta Angka Covid-19 Turun dalam 2 Pekan, Ini Tanggapan Khofifah )
Pihaknya mengapresiasi arahan Presiden untuk mengurangi angka positif Covid-19 di Jatim. Menurutnya, persoalan Covid-19 di Jatim bukan sekadar pekerjaan Pemprov Jatim, Pemkab maupun Pemkot, tapi juga berkaitan dengan pemerintah pusat.
"Karena selama ini kan ada kesan juga tidak sinkron antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota itu. Jadi, kalau ada arahan Presiden begini kan mungkin akan mudah untuk sinkron," tuturnya.
Mengenai pengendalian virus yang ditargetkan dua minggu, Syaikhul Islam mengatakan bahwa hal terpenting saat ini adalah bagaimana caranya semua pihak bahu membahu, dan bukan saling menyalahkan satu sama lain agar angka Covid-19 di Jatim ini turun.
Dia mengaku tidak sepakat jika parameter kasus Covid-19 adalah hasil rapid test. "Saya tidak sepakat karena akurasi alat yang digunakan kan rendah. Jadi, semakin alat itu digunakan secara massal di tempat-tempat publik maka akan banyak orang yang seolah olah positif padahal belum tentu. Nah saran saya gunakan alat yang lebih akurat atau PCR langsung sekalian itu lebih bagus," tuturnya.
tulis komentar anda