Pelaku Usaha di Kabupaten Gowa Diminta Gunakan OSS Berbasis Risiko
Kamis, 16 Juni 2022 - 12:26 WIB
"Untuk risiko tinggi seperti Supermarket Besar itu harus lengkap analisa dampak ligkungan, analisa dampak lalin, SLF, sertifikat layak bangunan, yang lainnya cukup persetujuan bangunan gedung sesuai RT/RW. Sudah bisa jalan," kata Indra.
Baca Juga: Adnan Harap Rumah Restorative Juctice Minimalisir Permasalahan Hukum di Gowa
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Kamsina saat membuka Bimbingan Teknis/Sosialisasi Perizinan Perusahaan Berbasis Risiko di Aula Dewi Sri, mengatakan melalui Bimtek ini akan dilakukan pelatihan kepada pelaku usaha agar memahami bagaiamana proses pendaftaran melalui OSS.
Selain itu, dirinya juga mengimbau agar seluruh usaha yang didaftarkan ini bisa didorong melalui Bagian UKPBJ untuk dimasukkan dalam e-katalog demi mengcover seluruh usaha yang ada di Kabupaten Gowa dan perputaran uang bisa meningkat.
"Mudah-mudahan dengan selesainya hari ini, seluruh usaha juga dimasukkan dalam e-catalog melalui program Bangga Buatan Indonesia, dimana Pemerintah Daerah juga didorong oleh Pemerintah Pusat untuk mencover seluruh UMKM terdaftar dalam e-katalog untuk dibelanjakan dan perputaran uang bisa terjadi di daerah sendiri," harapnya.
Baca Juga: Adnan Harap Rumah Restorative Juctice Minimalisir Permasalahan Hukum di Gowa
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Kamsina saat membuka Bimbingan Teknis/Sosialisasi Perizinan Perusahaan Berbasis Risiko di Aula Dewi Sri, mengatakan melalui Bimtek ini akan dilakukan pelatihan kepada pelaku usaha agar memahami bagaiamana proses pendaftaran melalui OSS.
Selain itu, dirinya juga mengimbau agar seluruh usaha yang didaftarkan ini bisa didorong melalui Bagian UKPBJ untuk dimasukkan dalam e-katalog demi mengcover seluruh usaha yang ada di Kabupaten Gowa dan perputaran uang bisa meningkat.
"Mudah-mudahan dengan selesainya hari ini, seluruh usaha juga dimasukkan dalam e-catalog melalui program Bangga Buatan Indonesia, dimana Pemerintah Daerah juga didorong oleh Pemerintah Pusat untuk mencover seluruh UMKM terdaftar dalam e-katalog untuk dibelanjakan dan perputaran uang bisa terjadi di daerah sendiri," harapnya.
(agn)
Lihat Juga :