Koordinasi dengan KPK, Akmal Ingin Wujudkan Pemerintahan Bersih di Sulbar

Diketahui, terdapat enamstrategi nasionalyang telah dirumuskan dalam upaya pemberantasan korupsi. Antara lain, melaksanakan upaya-upayapencegahan, melaksanakan langkah-langkahstrategisdi bidang penegakan hukum, melaksanakan upaya-upaya harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidangpemberantasan korupsidan sektor terkait lain.

"Kami di Sulawesi Barat dalam tahap-tahap awal menjalankan roda pemerintahan ini melakukan evaluasi terhadap seluruh OPD dan juga sasaran penggunaan anggaran. Kedepannya kami akan membuat pola penyusunan anggaran yang efektif digunakan untuk kepentingan rakyat tapi transparan," terang Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otoda) Kementerian Dalam Negeri ini.

Selain itu, Akmal menegaskan, pihaknya menggandeng semua stakeholder terkait untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dari semua perangkat daerah yang ada di Sulawesi Barat, terutama dalam upaya mencegah terjadinya penyelewengan anggaran.

Untuk membuat formulasi anggaran yang tepat sasaran, Akmal mengakui kini pihaknya melakukan perbaikan dan penyempurnaan data semua aspek di lingkup Provinsi Sulbar . Salah satunya dengan memanfaatkan data desa presisi.

"Data yang bagus akan membuat kebijakan yang dikeluarkan itu efektif. Salah satunya soal data desa presisi,"kata Akmal di hadapan pegawai KPK dan tim Stranas PK KPK.