Bukan PSBB, Kota Semarang Pilih Terapkan Ini saat Pendemi Corona
Jum'at, 24 April 2020 - 17:22 WIB
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi memilih memilih konsep berbeda untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19. iNews TV/Taufik
SEMARANG - Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi memilih memilih konsep berbeda untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19. Dengan konsep tersebut akan melibatkan peran RT dan RW yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Pria yang akrab disapa Hendi itu mengatakan intensif berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang mendesak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Salah satu hasil konsultasi itu adalah pilihan memberlakukan Jogo Tonggo, yakni pembatasan sosial non-PSBB.
"Sudah kami rapatkan Perwalkot pembatasan wilayah non-PSBB yaitu dengan model Jogo Tonggo. Hari Senin gerakan itu kita berlakukan. Dasarnya semangat kondisi tanggap bencana, yang nanti akan mengatur tempat kerja, usaha, pendidikan dan kegiatan masyarakat," kata Hendi usai mengikuti rapat bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beserta bupati dan wali kota di Semarang Raya, Jumat (24/4/2020).
Dengan pemberlakuan Jogo Tonggo, Hendi menjelaskan di tingkat kelurahan dipersilakan melakukan karantina wilayah dengan portal, atau memanfaatkan barang-barang lain. Nantinya gerakan yang berbasis tiap RW itu bakal mendapat support dari 48 tim patroli gabungan di pos pantau Jogo Tonggo. "Saat ini kami juga sudah melaksanakan sistem lumbung pangan kelurahan, meskipun basis kegiatannya ada di tingkat RW. Tapi ini sudah ready," katanya.
Pemberlakuan Jogo Tonggo tersebut nantinya bakal mendapat support penuh dengan keberadaan pos pantau. Total ada 16 pos pantau yang disiapkan Pemkot Semarang. Di mana setiap satu pos pantau akan dijaga oleh tiga tim.
"Kita menaruh 16 pos pantau, 8 pos ditaruh di perbatasan dengan wilayah lain, 8 pos pantau di kota. Yang setiap pos pantau ada tiga tim patroli. Anggotanya TNI Polri, dishub, Satpol-PP dan tenaga kesehatan. Total ada 48 tim patroli," pungkasnya.
Pria yang akrab disapa Hendi itu mengatakan intensif berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang mendesak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Salah satu hasil konsultasi itu adalah pilihan memberlakukan Jogo Tonggo, yakni pembatasan sosial non-PSBB.
"Sudah kami rapatkan Perwalkot pembatasan wilayah non-PSBB yaitu dengan model Jogo Tonggo. Hari Senin gerakan itu kita berlakukan. Dasarnya semangat kondisi tanggap bencana, yang nanti akan mengatur tempat kerja, usaha, pendidikan dan kegiatan masyarakat," kata Hendi usai mengikuti rapat bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beserta bupati dan wali kota di Semarang Raya, Jumat (24/4/2020).
Dengan pemberlakuan Jogo Tonggo, Hendi menjelaskan di tingkat kelurahan dipersilakan melakukan karantina wilayah dengan portal, atau memanfaatkan barang-barang lain. Nantinya gerakan yang berbasis tiap RW itu bakal mendapat support dari 48 tim patroli gabungan di pos pantau Jogo Tonggo. "Saat ini kami juga sudah melaksanakan sistem lumbung pangan kelurahan, meskipun basis kegiatannya ada di tingkat RW. Tapi ini sudah ready," katanya.
Pemberlakuan Jogo Tonggo tersebut nantinya bakal mendapat support penuh dengan keberadaan pos pantau. Total ada 16 pos pantau yang disiapkan Pemkot Semarang. Di mana setiap satu pos pantau akan dijaga oleh tiga tim.
"Kita menaruh 16 pos pantau, 8 pos ditaruh di perbatasan dengan wilayah lain, 8 pos pantau di kota. Yang setiap pos pantau ada tiga tim patroli. Anggotanya TNI Polri, dishub, Satpol-PP dan tenaga kesehatan. Total ada 48 tim patroli," pungkasnya.
(nag)
tulis komentar anda