PPDB Hari Pertama di Jateng Banyak Komplain dan Server Error
Rabu, 17 Juni 2020 - 19:05 WIB
Gubernur Ganjar Pranowo saat sidak ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Rabu (17/6/2020). Foto/Humas Pemprov Jateng
SEMARANG - Proses Pendaftaran Peserta Didik Baru ( PPDB ) daring hari pertama di Jawa Tengah diwarnai banyak komplain dan sempat terkendala server error.
Hal tersebut mendorong Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan sidak ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (17/6/2020).(baca juga: Demak Zona Merah, Gubernur Jateng Minta Bupati Ambil Langkah PKM )
Ganjar menjelaskan ada beberapa faktor yang membuat server PPDB sempat sulit diakses. Pertama karena kuota yang disediakan sebanyak 300.000 sudah habis pasa pukul 10.30 WIB. Tapi masalah tersebut sudah teratasi setelah ada permintaan ke Kemendagri untuk penambahan kuota sampai 1 juta.
"Kedua, ini adalah hari pertama, ternyata image-nya masih cepat-cepatan seperti tahun lalu. Maka saya sampaikan jangan cepat-cepat, santai saja, waktunya masih ada. Kita sudah perbaiki sistem," tegasnya di kantor Disdikbud Provinsi Jawa Tengah, Rabu (17/6/2020).
"Sebenarnya, publik tidak usah repot. Kita segera memperbaiki tadi. Kuota kita hari ini sampai satu juta, sudah dibuka tadi dan sekarang masih 500 ribuan," ungkapnya. (baca juga: Balita 2 Tahun Akan Diisolasi, Keluarga Menangis Histeris )
Selain itu, komplain dari masyarakat yang banyak masuk adalah terkait kartu keluarga (KK). Ganjar menuturkan aturan tahun ini untuk KK minimal satu tahun.
Saat sidak di kantor Disdikbud Ganjar juga mendapati sejumlah orangtua yang konsultasi terkait KK tersebut. Ada yang baru enam bulan, ada yang 11 bulan, dan ada yang sudah lama tinggal di Kota Semarang tetapi baru menetap dan memiliki KK.
"Hampir banyak pertanyaan ke kami soal KK. KK ini satu modus, ingin dapat itu terus dititipkan. Saya ingatkan kalau memang sudah satu tahun, monggo. Tapi ada yang bilang sudah sejak kecil lho pak tapi kita tidak sempat mikir KK, juga ada," jelasnya didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jumeri.
Pihaknya kembali menegaskan terkait integritas dalam PPDB. Orangtua diminta kejujurannya dan tidak bohong dalam menginput data. Menurutnya, ini saatnya para orangtua mengajarkan integritas kepada anak, mulai dari hal mendaftar sekolah.
"Silahkan konsultasi, asal jangan bohong. Kalau bohong, nanti ketahuan, ada yang komplain, dan kami verifikasi, maaf ya kami keluarkan. Jadi ini tidak hanya soal mencari sekolah tetapi soal kita belajar berintegritas," tegasnya.
Terakhir, dalam sidaknya tersebut Ganjar juga mengingatkan kepada petugas Disdikbud untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang datang untuk komplain dan konsultasi. Ia juga meminta kepada Kepala Disdikbud untuk menyediakan ruang khusus sesuai dengan protokol kesehatan.
Hal tersebut mendorong Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan sidak ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (17/6/2020).(baca juga: Demak Zona Merah, Gubernur Jateng Minta Bupati Ambil Langkah PKM )
Ganjar menjelaskan ada beberapa faktor yang membuat server PPDB sempat sulit diakses. Pertama karena kuota yang disediakan sebanyak 300.000 sudah habis pasa pukul 10.30 WIB. Tapi masalah tersebut sudah teratasi setelah ada permintaan ke Kemendagri untuk penambahan kuota sampai 1 juta.
"Kedua, ini adalah hari pertama, ternyata image-nya masih cepat-cepatan seperti tahun lalu. Maka saya sampaikan jangan cepat-cepat, santai saja, waktunya masih ada. Kita sudah perbaiki sistem," tegasnya di kantor Disdikbud Provinsi Jawa Tengah, Rabu (17/6/2020).
"Sebenarnya, publik tidak usah repot. Kita segera memperbaiki tadi. Kuota kita hari ini sampai satu juta, sudah dibuka tadi dan sekarang masih 500 ribuan," ungkapnya. (baca juga: Balita 2 Tahun Akan Diisolasi, Keluarga Menangis Histeris )
Selain itu, komplain dari masyarakat yang banyak masuk adalah terkait kartu keluarga (KK). Ganjar menuturkan aturan tahun ini untuk KK minimal satu tahun.
Saat sidak di kantor Disdikbud Ganjar juga mendapati sejumlah orangtua yang konsultasi terkait KK tersebut. Ada yang baru enam bulan, ada yang 11 bulan, dan ada yang sudah lama tinggal di Kota Semarang tetapi baru menetap dan memiliki KK.
"Hampir banyak pertanyaan ke kami soal KK. KK ini satu modus, ingin dapat itu terus dititipkan. Saya ingatkan kalau memang sudah satu tahun, monggo. Tapi ada yang bilang sudah sejak kecil lho pak tapi kita tidak sempat mikir KK, juga ada," jelasnya didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jumeri.
Pihaknya kembali menegaskan terkait integritas dalam PPDB. Orangtua diminta kejujurannya dan tidak bohong dalam menginput data. Menurutnya, ini saatnya para orangtua mengajarkan integritas kepada anak, mulai dari hal mendaftar sekolah.
"Silahkan konsultasi, asal jangan bohong. Kalau bohong, nanti ketahuan, ada yang komplain, dan kami verifikasi, maaf ya kami keluarkan. Jadi ini tidak hanya soal mencari sekolah tetapi soal kita belajar berintegritas," tegasnya.
Terakhir, dalam sidaknya tersebut Ganjar juga mengingatkan kepada petugas Disdikbud untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang datang untuk komplain dan konsultasi. Ia juga meminta kepada Kepala Disdikbud untuk menyediakan ruang khusus sesuai dengan protokol kesehatan.
(msd)
tulis komentar anda