Kementan Perketat Pengawasan Masuknya Komoditas Pertanian Ilegal di Masa Pandemi
Selasa, 16 Juni 2020 - 22:26 WIB
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo memaparkan capaian sektor pertanian yang dilakukan di masa pandemi COVID-16 di depan Gubernur dan Kapolda Jabar saat kunjungan kerja di BBPP Lembang, Selasa (16/6/2020). Foto/SINDOnews/Adi Haryanto B
BANDUNG BARAT - Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pengawasan dan penindakan komoditas pertanian ilegal yang keluar masuk wilayah Indonesia terus dilakukan. Bekerja sama dengan TNI dan Polri upaya tersebut dilakukan seperti di airport maupun pelabuhan melalui operasi terpadu untuk mengantisipasi adanya produk berbahaya atau terpapar virus.
"Ada 50 lebih tempat pelabuhan yang setiap hari kita gelar pengawasan dan penindakan. Beberapa barang impor sudah dimusnahkan karena tidak memiliki dokumen jelas, serta dicurigai mengandung sesuatu yang berbahaya," kata Mentan ketika melakukan kunjungan kerja di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (16/6/2020).
Syahrul menegaskan hal tersebut sangat penting di saat pandemi seperti ini ataupun tidak. Ini agar pintu keluar masuk wilayah Indonesia tetap dalam kondisi aman sesuai norma-norma penyelenggaraan komoditas yang ada. Yakni terkait dengan kepentingan kesehatan manusia, tidak terjangkit virus berbahaya bagi kehidupan. Termasuk melindungi habitat yang menurut undang-undang harus dilindungi dari kepentingan nasional. (Baca: Belum Ada Zona Hijau di Jabar, Gubernur Tak Izinkan Sekolah Dibuka )
Seperti beberapa waktu lalu, pihaknya mendapati adanya peredaran telur invertile di sejumlah pasar tradisional. Meskipun ada pula sejumlah laporan palsu terkait temuan telur invertile yang dibeli masyarakat. Hal tersebut sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapat keuntungan dari kegaduhan yang timbul. "Temuan itu sudah ditindaklanjuti dan tetap kita awasi meski ada sebagian laporan yang palsu," ucap pria yang biasa disapa SYL ini.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyebutkan, wilayah Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang rawan terjadi penyeludupan. Khususnya di bagian Jabar selatan seperti perdagangan manusia, peredaran narkoba, pendaratan liar, dan lainnya. Oleh sebab itu pengawasan di sana lebih diperketat karena berbatasan langsung dengan laut. (Baca: Puluhan Karyawan - Pengunjung Mal di Kota Tasikmalaya Ikuti Swab Massal )
Menurutnya dari hasil kajian, ekonomi tangguh di Jabar selama pandemi COVID-19 adalah ekonomi pertanian. Oleh karena itu, kebijakan tahun depan di Jabar akan lebih banyak diarahkan ke desa dan pertanian yang dilengkapi dengan teknologi 4.0. Pihaknya juga terus meningkatkan kerja sama dengan kepolisian dan TNI dalam hal menjaga ketahanan pangan bagi sekitar 50 juta penduduk Jabar.
"Jabar ini penduduknya paling banyak, keamanan pangannya harus dijaga. Saya lapor ke Pa Menteri COVID-19 di Jabar terkendali karena sudah sebulan reproduksi di bawah satu, ini menandakan kami siap membuka lagi ekonomi pertanian yang jadi tulang punggung masyarakat," tuturnya.
"Ada 50 lebih tempat pelabuhan yang setiap hari kita gelar pengawasan dan penindakan. Beberapa barang impor sudah dimusnahkan karena tidak memiliki dokumen jelas, serta dicurigai mengandung sesuatu yang berbahaya," kata Mentan ketika melakukan kunjungan kerja di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (16/6/2020).
Syahrul menegaskan hal tersebut sangat penting di saat pandemi seperti ini ataupun tidak. Ini agar pintu keluar masuk wilayah Indonesia tetap dalam kondisi aman sesuai norma-norma penyelenggaraan komoditas yang ada. Yakni terkait dengan kepentingan kesehatan manusia, tidak terjangkit virus berbahaya bagi kehidupan. Termasuk melindungi habitat yang menurut undang-undang harus dilindungi dari kepentingan nasional. (Baca: Belum Ada Zona Hijau di Jabar, Gubernur Tak Izinkan Sekolah Dibuka )
Seperti beberapa waktu lalu, pihaknya mendapati adanya peredaran telur invertile di sejumlah pasar tradisional. Meskipun ada pula sejumlah laporan palsu terkait temuan telur invertile yang dibeli masyarakat. Hal tersebut sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapat keuntungan dari kegaduhan yang timbul. "Temuan itu sudah ditindaklanjuti dan tetap kita awasi meski ada sebagian laporan yang palsu," ucap pria yang biasa disapa SYL ini.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyebutkan, wilayah Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang rawan terjadi penyeludupan. Khususnya di bagian Jabar selatan seperti perdagangan manusia, peredaran narkoba, pendaratan liar, dan lainnya. Oleh sebab itu pengawasan di sana lebih diperketat karena berbatasan langsung dengan laut. (Baca: Puluhan Karyawan - Pengunjung Mal di Kota Tasikmalaya Ikuti Swab Massal )
Menurutnya dari hasil kajian, ekonomi tangguh di Jabar selama pandemi COVID-19 adalah ekonomi pertanian. Oleh karena itu, kebijakan tahun depan di Jabar akan lebih banyak diarahkan ke desa dan pertanian yang dilengkapi dengan teknologi 4.0. Pihaknya juga terus meningkatkan kerja sama dengan kepolisian dan TNI dalam hal menjaga ketahanan pangan bagi sekitar 50 juta penduduk Jabar.
"Jabar ini penduduknya paling banyak, keamanan pangannya harus dijaga. Saya lapor ke Pa Menteri COVID-19 di Jabar terkendali karena sudah sebulan reproduksi di bawah satu, ini menandakan kami siap membuka lagi ekonomi pertanian yang jadi tulang punggung masyarakat," tuturnya.
(don)
tulis komentar anda