Pembangunan Kereta AGT dan Kereta Gantung di Jalur Puncak Butuh Rp7,31 Triliun

"Karena bentuk kajian awal ini adalah Outline Business Case, maka sudah muncul perhitungan awal. Kemungkinan proyek dapat melibatkan investasi swasta dengan skema KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha)," ujar Direktur Prasarana BPTJ Jumardi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/3/2022).

Baca juga: Solusi Kemacetan di Jalur Puncak, BPTJ Usul Pembangunan Kereta AGT dan Kereta Gantung

Kajian juga telah menghitung biaya operasional sarana prasarana, potensi pendapatan utama, dan pendapatan tambahan serta kelayakan ekonomi, keuangan maupun nilai value for money. Hasilnya, opsi melibatkan investasi swasta untuk pembangunan kereta AGT dan kereta gantung di Puncak melalui KPBU paling memungkinkan apabila disertai dukungan pemerintah yang diperkuat.

Dukungan pemerintah yang diperkuat, misalnya menyangkut pembebasan tanah, penyediaan tambahan prasarana pendukung, subsidi tarif hingga jaminan terhadap risiko terminasi perjanjian.

"Kajian awal ini sudah kami sosialisasikan pekan kemarin kepada segenap stakeholder kelembagaan, pemerintah pusat maupun daerah berkaitan penanganan permasalahan Puncak," katanya.