DJKI Berikan Delapan Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal Asal Yogyakarta
Jum'at, 11 Maret 2022 - 20:06 WIB
Penyerahan delapan surat pencatatan KIK asal Provinsi DI Yogyakarta, yaitu Andong Yogyakarta, Bedhaya Semang, Beksan Floret, Metode Belajar Sariswara Ki Hajar Dewantara, Langen Toyo, Sholawat Maulud Jawi, Rasulan, dan Krumpyung.
YOGJAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly sangat konsen memperjuangkan kepentingan Indonesia untuk memelihara, melindungi, dan mengembangkan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) atas warisan budaya yang dimiliki setiap daerah agar tidak diklaim ataupun dieksploitasi pihak asing.
Dalam mendukung upaya pelindungan KIK tersebut, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt Dirjen KI) Razilu membuat langkah strategis di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM dengan membangun Pusat Data Nasional KIK.
“Pusat Data Nasional KIK untuk menginventarisasi kebudayaan, pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, maupun potensi indikasi geografis yang dimiliki Indonesia,” ucap Razilu saat mengisi acara Diseminasi Dan Promosi Hak Cipta Bidang Performing Art di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta pada Jumat (11/3/2022).
Menurutnya, pelindungan KIK tidak hanya memberi manfaat secara ekonomi tetapi juga sebagai potensi ekologi, kepariwisataan, sosial budaya dan yang paling penting adalah untuk identitas bangsa.
Dalam mendukung upaya pelindungan KIK tersebut, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt Dirjen KI) Razilu membuat langkah strategis di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM dengan membangun Pusat Data Nasional KIK.
“Pusat Data Nasional KIK untuk menginventarisasi kebudayaan, pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, maupun potensi indikasi geografis yang dimiliki Indonesia,” ucap Razilu saat mengisi acara Diseminasi Dan Promosi Hak Cipta Bidang Performing Art di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta pada Jumat (11/3/2022).
Menurutnya, pelindungan KIK tidak hanya memberi manfaat secara ekonomi tetapi juga sebagai potensi ekologi, kepariwisataan, sosial budaya dan yang paling penting adalah untuk identitas bangsa.
Lihat Juga :