Pemerintah Kabupaten Pangkep Serahkan Dua Ranperda ke DPRD
Jum'at, 04 Maret 2022 - 20:19 WIB
Wakil Bupati Pangkep Syahban Sammana menyerahkan dua ranperda ke DPRD. Foto: Istimewa
PANGKEP - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkep , menyerahkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) melalui sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangkep, Jumat, (4/3/2022).
Penyerahan ranperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedungdan Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dilakukan oleh Wakil Bupati Pangkep Syahban Sammana.
Ia mewakili bupati Muhammad Yusran Lalogau (MYL) menyerahkan ranperda. Dikarenakan, bupati menjalankan tugas di ibu kota Jakarta.
Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD , atas diagendakannya paripuran penyerahan dua ranperda ini.
"Kami berharap, dua ranperda ini segera dibahas untuk mendapatkan masukan, saran serta tanggapan dari anggota dewan," katanya.
Lanjut Syahban, sejumlah pokok-pokok pikiran menjadi dasar pembentukan dua ranperda ini. Ranperda tentang retribusi persetujuan bangunan dan gedung ini lanjut Syahban, selain untuk memenuhi amanah peraturan yang lebih tinggi. Juga dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
Menjaga kesinambungan peyediaan pelayan kepada masyarakat serta untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan dan gedung dari segi admistrasi
"Dalam ranperda ini juga diatur mengenai penerbitan sertifikat layak fungsi (SLF) bangunan gedung yang diberikan oleh Pemda untuk menyatakan kelayakan fungsi gedung sebelum dimanfaatkan," katanya.
Penyerahan ranperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedungdan Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dilakukan oleh Wakil Bupati Pangkep Syahban Sammana.
Ia mewakili bupati Muhammad Yusran Lalogau (MYL) menyerahkan ranperda. Dikarenakan, bupati menjalankan tugas di ibu kota Jakarta.
Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD , atas diagendakannya paripuran penyerahan dua ranperda ini.
"Kami berharap, dua ranperda ini segera dibahas untuk mendapatkan masukan, saran serta tanggapan dari anggota dewan," katanya.
Lanjut Syahban, sejumlah pokok-pokok pikiran menjadi dasar pembentukan dua ranperda ini. Ranperda tentang retribusi persetujuan bangunan dan gedung ini lanjut Syahban, selain untuk memenuhi amanah peraturan yang lebih tinggi. Juga dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
Menjaga kesinambungan peyediaan pelayan kepada masyarakat serta untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan dan gedung dari segi admistrasi
"Dalam ranperda ini juga diatur mengenai penerbitan sertifikat layak fungsi (SLF) bangunan gedung yang diberikan oleh Pemda untuk menyatakan kelayakan fungsi gedung sebelum dimanfaatkan," katanya.
tulis komentar anda