PBNU-KKP Kerjasama Bantu Akses Permodalan dan Pasar Kampung Nelayan di Manggarai Barat
Kamis, 03 Februari 2022 - 17:03 WIB
Ketua PBNU, H Umarsyah menyatakan program binaan kampung nelayan atau pendampingan dilakukan untuk membukakan akses permodalan dan pasar. Foto/Ist
MANGGARAI BARAT - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tengah menyiapkan formulasi yang tepat dan efektif untuk dijadikan model binaan kampung nelayan. Sebagai pilot projek akan dilakukan pencanangan kampung nelayan calon binaan NU di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu 5 Februari 2022.
Pencanangan ini bagian dari rangkaian Harlah NU ke-96 yang diselenggarakan di Labuan Bajo, NTT. Model ini akan diterapkan PBNU dalam upaya program pendampingan terhadap komunitas masyarakat nelayan di sejumlah daerah agar bisa meningkatkan kesejahteraan.
Khususnya terkait dengan akses permodalan dan akses pasar bagi nelayan perikanan tangkap.
"Problematika utama nelayan perikanan tangkap umumnya adalah mengalami kesulitan modal. Baik itu modal kerja yabg berupa sembako dan solar, maupun modal investasi berupa kapal seperlengkapannya dan dan akses pasar. Ini yang harus bisa diatasi tim kita dalam mengimplementasikan MoU (nota kesepahaman) PBNU dan KKP," kata Ketua PBNU, H Umarsyah, Kamis (3/2/2022).
Dengan keterbatasan itu maka aktivitas nelayan miskin sarana dan prasarana pendukung. Di antaranya seperti perlengkapan cold storage, garam dan es. Termasuk miskin sarana dan prasarana jalan menuju akses pasar. Konskuensinya, para nelayan harus terburu-buru untuk bisa menjual hasil tangkapannya.
"Ini yang seringkali dimanfaatkan oleh tengkulak, yang tentu saja akan merugikan para nelayan, karena merek mau tidak mau harus menjual hasil tangkapannya dengan berapapun harganya," ungkap Umarsyah.
Oleh karena itu, lanjut Umarsyah, PBNU dalam MoU dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk program binaan kampung nelayan atau pendampingan ini salah satunya juga diorientasikan untuk membukakan akses. Hal itu agar nelayan bisa mendapatkan pemanfaatan dari sisi permodalan dan juga akses pasar.
Pencanangan ini bagian dari rangkaian Harlah NU ke-96 yang diselenggarakan di Labuan Bajo, NTT. Model ini akan diterapkan PBNU dalam upaya program pendampingan terhadap komunitas masyarakat nelayan di sejumlah daerah agar bisa meningkatkan kesejahteraan.
Khususnya terkait dengan akses permodalan dan akses pasar bagi nelayan perikanan tangkap.
"Problematika utama nelayan perikanan tangkap umumnya adalah mengalami kesulitan modal. Baik itu modal kerja yabg berupa sembako dan solar, maupun modal investasi berupa kapal seperlengkapannya dan dan akses pasar. Ini yang harus bisa diatasi tim kita dalam mengimplementasikan MoU (nota kesepahaman) PBNU dan KKP," kata Ketua PBNU, H Umarsyah, Kamis (3/2/2022).
Dengan keterbatasan itu maka aktivitas nelayan miskin sarana dan prasarana pendukung. Di antaranya seperti perlengkapan cold storage, garam dan es. Termasuk miskin sarana dan prasarana jalan menuju akses pasar. Konskuensinya, para nelayan harus terburu-buru untuk bisa menjual hasil tangkapannya.
"Ini yang seringkali dimanfaatkan oleh tengkulak, yang tentu saja akan merugikan para nelayan, karena merek mau tidak mau harus menjual hasil tangkapannya dengan berapapun harganya," ungkap Umarsyah.
Oleh karena itu, lanjut Umarsyah, PBNU dalam MoU dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk program binaan kampung nelayan atau pendampingan ini salah satunya juga diorientasikan untuk membukakan akses. Hal itu agar nelayan bisa mendapatkan pemanfaatan dari sisi permodalan dan juga akses pasar.
tulis komentar anda