Mulai Besok, Jateng Operasikan 83 Check Point Pemudik

SEMARANG - Menindaklanjuti larangan mudik yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan 83 check point untuk mengantisipasi arus pemudik dari berbagai daerah. Beberapa sanksi pun sudah disiapkan jika seandainya ada warga yang tetap nekad mudik.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menjelaskan turunan aturan pelarangan mudik salah satunya adalah dengan mendirikan check point. Di Jawa Tengah terdapat 83 check point yang tersebar di beberapa titik.

"Akhirnya kita siapkan untuk menyambut pemberlakuan pelarangan mudik, kita siapkan titik-titik untuk checking," kata Ganjar usai rapat dengan Menteri Perhubungan Luhut Panjaitan beserta seluruh Gubernur di Pulau Jawa ditambah Bali dan Lampung, Kamis (23/4/2020).



Sebanyak 83 check point terbagi dua tingkatan. Tingkatan pertama untuk melakukan pengawasan pemudik antarkabupaten dan tujuh check point untuk pengawasan antarprovinsi. Untuk check point antarprovinsi berada di Terminal Tegal, gerbang tol Pejagan, terminal barang di Losari Brebes, Terminal Wanareja, dan gerbang tol Pungkruk. Ditambah rest area Klonengan, Slawi, Tegal, dan Terminal Dukuh Salam.

"Kalau Surabaya Raya (diberlakukan) PSBB, kita tambah tiga check point, di Sarang, Cepu, dan Toyogo, Sragen," kata Ganjar.

Semua check point bakal diaktifkan mulai Jumat (24/4) besok sampai 2 Syawal tahun ini atau 24 Mei 2020. Karena adanya jalinan antardaerah dengan keberadaan check point tersebut, Ganjar mengatakan dirinya telah minta izin kepada Menteri Perhubungan untuk melakukan improvement. "Kita minta dinamis buka tutup jalurnya, terus kemudian umpama ada hukuman disuruh balik, kalau tidak balik, dikarantina," katanya.

Selain itu, Ganjar mengatakan improve yang dia lakukan juga mengenai persoalan merawat warga Jateng yang berada di luar daerah. Yaitu tentang bagaimana kelangsungan hidupnya, sampai masalah konsumsi sehari-hari mereka.

"Saya sampaikan bagaimana warga jateng di luar Jateng, termasuk DKI Jakarta? Kalau memang itu nanti tidak bisa dijamin kami dikasih tahu, akan kami buat posko di Jakarta untuk dapur umum agar mereka bisa dibantu lah dan itu disetujui," katanya.

Menhub Luhut Panjaitan langsung mempersilakan jika seandainya Gubernur Jawa Tengah bakal melakukan improvement. "Pak Ganjar, silakan penyesuaian di daerah PSBB kan Permenhub dibuat untuk akomodasi kalau ada penyesuaian pimpinan daerah agar tidak terlalu ketat. Saya minta Dirjen Perhubungan Darat komunikasi dengan Jateng ya. Kita kan mau selamatkan nyawa manusia," katanya.